Klarifikasi Lengkap soal Ukuran TPA dan Tiang Beton: Fakta yang Tak Muncul di Media

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Minggu, 27 Juli 2025 - 14:14 WIB

50124 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suka Makmur – Sejak nama Nurasiah Padang disebut-sebut dalam sejumlah pemberitaan sebagai pihak yang diduga menyalahgunakan Dana Desa tahun anggaran 2024/2025, suasana di Kampong Suka Makmur mulai terasa lain. Isu yang berawal dari pernyataan sepihak seorang warga itu menyebar cepat, memicu opini dan persepsi yang sulit dikendalikan. Nurasiah, mantan Penjabat (Pj) Kepala Kampong, akhirnya angkat suara.

Ia menuding tuduhan itu bukan saja mengada-ada, tapi juga sarat kepentingan. “Saya sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang menyudutkan saya tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi hanya berdasarkan keterangan satu orang warga. Ini jelas tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berimbang dan akurat,” ujarnya, Jumat (26/7), dalam pernyataan resmi kepada media.

Nurasiah membantah seluruh tuduhan yang menyebut dirinya menyalahgunakan anggaran negara. Ia mengaku semua kegiatan yang dilakukan selama menjabat telah mengikuti prosedur, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Ia bahkan mengklaim telah memenuhi mekanisme pengawasan yang ditetapkan, termasuk melibatkan masyarakat dan lembaga kampung. “Kalimat ‘menyalahgunakan’ itu berat. Artinya saya dituduh menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukan. Padahal kegiatan yang dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sorotan utama dalam tuduhan yang dimuat media adalah pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Dusun Makmur Barat. Pihak yang menuding menyebut proyek itu tidak sesuai spesifikasi. Namun Ketua TPK, Alex Rapiudin, membalikkan tuduhan itu. Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut justru dikerjakan melebihi standar. “Seharusnya ukuran TPA enam kali enam meter, tapi kami bangun enam kali enam setengah meter. Kami juga gunakan tiang beton, padahal di juknis hanya tiang kayu. Ini semua demi kualitas dan ketahanan bangunan,” katanya.

Alex menyebut bahwa masyarakat secara swadaya terlibat dalam pembangunan itu. Beberapa warga menyumbang material tambahan, sebagian membantu tenaga. “Kalau ini masih disebut sebagai penyimpangan, saya kira kita sudah kehilangan akal sehat dalam menilai gotong royong,” ujarnya dengan nada tinggi.

Redaksi kemudian mengkonfirmasi langsung kepada Ketua BPG Kampong Suka Makmur, Rahmadani. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan, termasuk proyek TPA, telah melalui musyawarah kampong. “Pembuatan TPA ini hasil permintaan masyarakat. Semuanya sudah sesuai prosedur. Tidak ada yang dilanggar,” katanya. Ia menyebut musyawarah itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat kampong, dan lembaga kampong lainnya.

Rahmadani juga mengkritik pola pemberitaan yang berkembang. Ia menyayangkan mengapa berita yang menyudutkan kampongnya justru muncul tanpa dasar dokumen resmi ataupun telaah dari aparat pengawas. “Kalau mau bicara jujur, bicaralah dengan semua pihak. Jangan hanya dari satu suara lalu menghakimi,” ujarnya.

Nurasiah menegaskan bahwa klarifikasi ini perlu dilakukan karena sudah menyangkut integritasnya sebagai mantan aparatur. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita yang belum tentu benar. “Saya berharap masyarakat lebih bijak dan tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang muncul, apalagi jika sumbernya tidak jelas dan tidak diverifikasi,” ujarnya.

Lebih jauh, Nurasiah membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum jika pemberitaan yang mencemarkan nama baiknya terus berlanjut. Ia menilai bahwa hak jawabnya diabaikan, dan pemberitaan itu telah menyerang secara personal. “Saya tidak akan tinggal diam jika tuduhan-tuduhan itu terus disebarkan tanpa bukti. Saya akan melindungi nama baik saya,” ujarnya.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana dinamika kampong dan pengelolaan Dana Desa masih sangat rentan terhadap permainan persepsi. Di banyak kampong, seperti halnya di Suka Makmur, laporan kegiatan sering kali tidak cukup untuk menjawab keraguan publik yang dibentuk oleh opini sepihak. Apalagi jika ditambah dengan minimnya literasi anggaran di kalangan warga.

Isu ini juga menyingkap potret bagaimana media lokal bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk membangun narasi tunggal yang menggiring persepsi publik. Dalam kasus ini, tidak ada satu pun media yang lebih dahulu memverifikasi fakta ke pihak yang dituduh sebelum memuat berita. Hanya satu suara, tanpa silang pendapat, langsung diberi panggung.

Sementara itu, instansi terkait seperti dinas teknis atau inspektorat belum memberikan pernyataan resmi apakah proyek yang dipersoalkan memang mengandung penyimpangan. Tak ada pula laporan resmi dari warga ke APIP atau APH yang bisa dijadikan dasar hukum.

Kampong Suka Makmur kini terbelah dalam persepsi. Di satu sisi, ada pihak yang tetap mendukung langkah Nurasiah dan menyebut tuduhan itu sebagai upaya menjegal reputasi pribadi. Di sisi lain, ada sebagian kecil yang terus menggaungkan isu tersebut, kendati belum memiliki data faktual untuk memperkuat klaim mereka.

Di tengah semua itu, Nurasiah berdiri sendiri melawan gelombang opini. Ia masih percaya bahwa fakta lapangan dan dokumen pertanggungjawaban akan mampu menjawab semua tuduhan. Tapi pertanyaan utamanya kini bukan lagi soal fisik TPA, atau ukuran bangunan. Melainkan: apakah kepercayaan publik bisa dikembalikan hanya dengan klarifikasi di tengah riuhnya berita yang terlanjur menyudutkan?

Redaksi: SyahbudinPadank: Team//FW FRN Fast Responcounter PolriNusantara.

Berita Terkait

Kapolres Bersama Forkopimda Simalungun Tinjau Langsung Lima Pos Ketupat Toba 2026, Pastikan Mudik Aman Lancar
Subulussalam | Skandal dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan Jatah Hidup (JADUP) di Desa Siperkas kini memasuki babak serius. Bukan sekadar isu, kasus ini mulai mengarah pada dugaan praktik sistematis yang melibatkan oknum perangkat desa, bahkan menyeret nama Penjabat (Pj) Kepala Desa. Gelombang kemarahan warga terus membesar. Mereka menilai bantuan sosial yang seharusnya menjadi penyelamat justru diduga dijadikan ladang pungli. Salah satu warga, Tanti Armita, secara terang-terangan membongkar dugaan praktik tersebut. Ia menyebut adanya pungutan sebesar Rp800 ribu per Kepala Keluarga (KK) yang diduga dikutip oleh oknum perangkat desa, yakni Samsul Bahri dan Amsah. “Ini bantuan untuk rakyat, bukan untuk dipotong. Kenapa kami harus bayar? Ini sangat meresahkan,” tegasnya. Lebih mengejutkan, Tanti juga mengungkap adanya dugaan arahan langsung yang mengaitkan Pj Kepala Desa Siperkas. “Bahkan kami dibuatkan surat berita acara dan diminta tanda tangan. Dibilang, nanti kalau uang sudah keluar dari kantor pos, langsung setor. Kalau tidak ke dia, langsung saja ke Amsah,” ungkapnya. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pungutan tidak berdiri sendiri, melainkan diduga memiliki pola dan mekanisme tertentu. Dokumen yang beredar di masyarakat semakin mempertegas kecurigaan. Dalam surat bertajuk Berita Acara Kesepakatan Bersama Masyarakat, terdapat poin yang menyebutkan kesediaan warga memberikan “uang administrasi” kepada pihak terkait setelah pencairan bantuan. Lebih jauh, dokumen tersebut dilengkapi daftar nama serta tanda tangan warga penerima bantuan. Namun, sejumlah warga mengaku tidak memahami sepenuhnya isi dokumen saat diminta menandatangani—indikasi kuat adanya dugaan manipulasi persetujuan. Jika dihitung, pungutan Rp800 ribu dari 68 KK menghasilkan angka sekitar Rp54,4 juta. Nilai ini bukan lagi kecil, dan memunculkan pertanyaan besar: ke mana aliran dana tersebut? “Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini sudah masuk dugaan penyalahgunaan wewenang. Kalau benar, ini pelanggaran serius,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada tegas. Situasi kini semakin panas. Warga tidak lagi diam. Sejumlah bukti disebut telah dikantongi, mulai dari dokumen, daftar tanda tangan, hingga rekaman video saat proses penyerahan uang berlangsung. “Kami sudah siapkan bukti. Ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan bawa ke ranah hukum,” tegas Tanti. Desakan publik pun mengarah langsung kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Subulussalam untuk segera turun tangan. Transparansi dan keberanian penegakan hukum kini menjadi taruhan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pj Kepala Desa Siperkas belum memberikan tanggapan resmi atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan oleh tim awak media. Kasus ini menjadi ujian integritas bagi pemerintahan desa. Di saat rakyat berharap pada bantuan untuk bertahan hidup, dugaan pungli justru menciptakan luka baru. Warga menegaskan sikap: Jika terbukti bersalah, siapapun yang terlibat tanpa terkecuali harus diproses hukum. Karena satu hal yang tidak bisa ditawar: bantuan untuk rakyat bukan untuk diperas. Redaksi: 1kabar.com Syahbudin Padang Wakil Ketua DPW FRN Fast Respon Counter Polri Nusantara
Meski Tak Lagi Wali Kota, Haji Affan Alfian Bintang Tetap Didoakan dan Dihormati Tukang Becak Subulussalam
Kasus Dugaan Korupsi Mantan Kepala Desa Tualang Membuktikan Uang Negara Bisa Hilang Tanpa Bekas
Bebani Kepala Kampung dengan Setoran, Oknum Camat Sultan Daulat Didesak Transparansi Total
UU ITE, KUHP, dan Kode Etik Jurnalistik Diduga Dilanggar: Warga Desak Penindakan Ramona
Tanggapi Tuduhan Pak Adam Soal Tanah Wakaf, Syahrul SH: Berita Itu Sepihak dan Tidak Dikonfirmasi ke Saya
Program Titipan Kades Bukit Alim Keluhkan: Beberkan, Proyek Drainase Mangkrak dan Honor Perangkat Belum Dibayar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Jumat, 13 November 2026 - 21:39 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran

Jumat, 6 November 2026 - 16:17 WIB

Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan

Senin, 2 November 2026 - 20:59 WIB

IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029

Minggu, 1 November 2026 - 05:50 WIB

T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:47 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Banjir, Drainase Buruk dan Lampu Jalan Mati, Warga Medan Tuntungan Sampaikan Keluhan ke Eko Sitepu

Berita Terbaru