Oleh: Ita Wahyuni, S.Pd.I.
(Pemerhati Masalah Sosial)
Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) makin marak di Sungai Kelian, Kutai Barat. Puluhan ekskavator mengeruk tanah, bahkan sampai di tengah sungai. Begitu banyak alat berat mengeruk tanah ini menyebabkan aliran sungai berubah. Limbah pun langsung masuk Sungai Kelian yang bermuara di Sungai Mahakam. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan berpotensi mencemari ekosistem Sungai Mahakam yang menjadi tumpuan hajat hidup masyarakat Kaltim (Kaltimpost.id, 27/05/2025).
Ironisnya, praktik penambangan emas yang kembali marak, bahkan secara terang-terangan sampai saat ini belum tersentuh aparat penegak hukum dan Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat. Keberadaan aktivitas PETI di aliran Sungai Kelian, Kabupaten Kutai Barat ini pun membuat resah masyarakat setempat.
Aktivis peduli lingkungan Kutai Barat, Alsiyus, meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Kubar atau Polda Kaltim menindak tegas pelaku PETI. Mengingat dampaknya sangat berbahaya dan mengancam keselamatan warga yang memanfaatkan langsung air sungai tersebut sebagai sumber keperluan sehari-hari.
Akibat Kapitalisasi SDA
Penambangan liar yang semakin melenggang saat ini diakibatkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan tambang. Kondisi ini membuka celah bagi Kutai Barat dikepung oleh aktivitas tambang baik yang legal maupun ilegal. Aliansi Penyelamat Hutan Kutai Barat (APHKB) mencatat, aktivitas tambang ilegal menyebar di sejumlah titik di enam kecamatan. Yakni, Kampung Jerang Dayak (Peninggir), Kecamatan Muara Pahu, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kampung Sungai Kelian (wilayah Kampung Tutung), Kecamatan Linggang Bigung, Kampung Kelian Dalam, Kecamatan Tering, dan Kampung Kelian Luar, Kecamatan Long Iram (Nomorsatukaltim.disway.id, 01/06/2025).
Meluasnya eksploitasi tambang tersebut tentu tidak hanya menghancurkan hutan, tapi turut merusak sumber air bersih, lahan pertanian, serta mengancam kehidupan masyarakat. Apalagi tambang emas yang berada di aliran Sungai Kelian menggunakan zat kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida yang berdampak kesehatan manusia seperti gangguan saraf, paru-paru, bahkan kanker. Belum lagi, tanah yang tercemar merkuri menjadi tidak subur, tanaman sulit tumbuh, dan hewan yang memakan tumbuhan pun ikut teracuni.
Mirisnya, kegiatan penambangan yang terus berpesta menjarah kekayaan alam dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah justru dibiarkan. Jeritan masyarakat sering kali diabaikan. Bahkan, untuk kegiatan PETI di Sungai Kelian pun hingga kini belum ada proses hukum yang benar-benar tuntas, meski sudah ada penetapan tersangka dalam beberapa kasus. Yang lebih mengejutkan lagi adalah adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam membekingi kegiatan tambang ilegal ini.
Inilah mengapa pertambangan ilegal sulit diusut dan menjadi kejahatan lingkungan yang terstruktur. Pemberantasannya pun semakin suram karena mandulnya penegakan hukum. Kalaupun ada tindakan dari pihak berwenang, penyelesaiannya lambat dan sekedar mediasi. Lebih jauh, bisa pemberian sanksi hukum terhadap penambang ilegal termasuk pihak lain yang terlibat, tapi itupun tidak tegas.
Demikianlah imbas dari kapitalisasi SDA yang mengakar di negeri ini. Pengelolaan tambang ala kapitalisme menjadikan negara tidak memiliki visi yang jelas untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan tambang. SDA yang melimpah dan strategis tersebut justru dilimpahkan kepada perusahaan swasta dan asing. Sehingga lagi-lagi pengelolaannya hanya difokuskan untuk mengejar keuntungan para kapital tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan, apalagi kesejahteraan. Bahkan masyarakat terkesan “dipaksa” berdamai dan ” pasrah” menjadi korban dari kerusakan akibat kejahatan tambang.
Peran Negara dalam Pengelolaan SDA
Negara Islam memiliki fungsi utama yaitu melindungi, mengurus umat, dan memastikan pemenuhan kebutuhan hidup mereka secara adil dan merata. Maksimalnya peran negara tersebut sesungguhnya akan menutup celah pengerukan SDA oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka, sudah seharusnya negara berperan untuk mengelola secara mandiri berbagai SDA yang ada. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah mekanisme agar negara berperan dalam pengelolaan SDA sekaligus meminimalkan pihak lain untuk mengeruknya.
Dalam Islam, mekanisme itu antara lain pertama, negara wajib memilah pembagian sistem kepemilikan. Ditinjau dari sisi kebutuhan manusia pada sesuatu, SDA melimpah terkategori sebagai kepemilikan umum. Sifatnya yang membuat mayoritas masyarakat bergantung padanya membuat SDA tidak dapat dikuasai secara personal. Untuk itu, negara dilarang menyerahkan pengelolaannya baik dari aspek eksplorasi, eksploitasi, hingga distribusi kepada individu, swasta, apalagi asing. Negara lah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola harta milik umum tersebut dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat.
Negara juga harus memastikan potensi kandungan pada suatu wilayah pertambangan itu besar ataukah kecil. Jika kandungannya besar, negaralah yang berhak dalam pengelolaannya. Adapun yang sifatnya sedikit atau terbatas, yang demikian itu boleh rakyat kelola dengan senantiasa memastikan pengelolaannya sesuai syariat.
Kedua, dalam pelaksanaan pertambangan, maka harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi.
Ketiga, upaya pengelolaan yang negara lakukan bersifat profesional, mandiri, dan lepas dari campur tangan asing dengan memanfaatkan teknologi modern untuk merealisasikan tata kelola yang efisien. Serta tidak ada kongkalikong antara aparat, pengelola pertambangan, maupun birokrat. Realitas inilah yang justru terjadi pada sistem hari ini. Tidak sedikit usaha pertambangan justru berada di bawah bekingan pejabat yang bekerja sama dengan konglomerat pertambangan.
Keempat, negara akan memberikan sanksi yang tegas saat menindak para pelaku kejahatan tambang tanpa sistem tebang pilih. Jika merunut kasus berbagai penambangan ilegal, berbagai aktor yang terseret di dalamnya sesungguhnya bisa menjadi mata rantai bagi penguasa untuk menelisik semua pihak yang terlibat.
Demikianlah peran negara dalam pengelolaan SDA. Penguasa akan memastikan pengelolaan kekayaan alam milik umum semata-mata dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penerapan Islam Kaffah merupakan satu-satunya solusi yang dapat menyelamatkan SDA dari eksploitasi berlebihan sekaligus membawa keberkahan bagi kehidupan umat manusia. Wallahua’lam bish shawab







































