Ratusan Buruh di Bandung Barat Geruduk Kantor DPRD, Tuntut Perlindungan Hak Pekerja

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Selasa, 25 Februari 2025 - 17:53 WIB

50211 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung Barat , kupastuntasnews.icu | Ratusan buruh yang tergabung dalam enam serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD KBB, Selasa (25/2/2025). Mereka datang dengan membawa lima tuntutan utama terkait ketenagakerjaan, namun harus pulang dengan kekecewaan lantaran tak satu pun anggota dewan berada di tempat.

Dalam aksinya, para buruh menuntut:

1. Penghapusan sistem outsourcing.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

2. Pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melindungi hak pekerja.

3. Penolakan kebijakan usia pensiun menjadi 59 tahun.

4. Penegakan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5. Sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan.

 

Namun, harapan buruh untuk berdialog langsung dengan para wakil rakyat pupus setelah mereka mendapati kantor DPRD KBB kosong. Seluruh anggota dewan diketahui sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.

Buruh Kecewa, DPRD Dinilai Abaikan Aspirasi Pekerja

Koordinator aksi, Dede Rahmat, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran anggota dewan. Padahal, menurutnya, serikat pekerja sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi sejak tujuh hari sebelumnya kepada DPRD, Kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

“Kami sudah mengikuti prosedur dengan mengirimkan surat pemberitahuan jauh-jauh hari. Tapi saat kami datang, gedung DPRD kosong, tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui kami,” ujar Dede kepada awak media.

Selain itu, Dede juga menyoroti lambannya respons DPR RI dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja.

“MK sudah membatalkan pasal-pasal bermasalah, tapi sampai sekarang DPR RI belum mengambil langkah konkret untuk merevisinya. Ini menunjukkan bagaimana suara buruh masih belum menjadi prioritas,” tegasnya.

Aksi ini mencerminkan kekecewaan buruh terhadap lambannya respons pemerintah dalam melindungi hak pekerja. Di tengah ketidakpastian regulasi ketenagakerjaan, para buruh menegaskan bahwa perjuangan mereka belum akan berhenti hingga tuntutan dipenuhi.

( Red Derry )

Berita Terkait

Idul Adha Penuh Berkah, Rutan Perempuan Medan Laksanakan Kurban Bersama
Lapas Binjai Gelar Razia Gabungan, Wujud Komitmen Ciptakan Lingkungan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib
Allahuakbar… Allahuakbar… Allahuakbar Walillahilhamd, Ferdy Sanjaya Sembiring Tebar Keberkahan Idul Adha dengan Menyembelih 19 Sapi dan 2 Kambing untuk Masyarakat
Founder Rumah Saraswati: Generasi Muda Agar Tidak Terjebak Dalam Tindakan Anarkis
Tokoh Pulau Merbau Dukung Kapolda Riau Tertibkan Panglong Arang Ilegal, Selamatkan Manggrove
Momentum Hari Kebangkitan Nasional, Mahasiswa Karawang Ajak Pemuda Jaga Persatuan dan Demokrasi
Warga Resah, Dugaan Penjualan Tramadol dan Eximer Bebas di Kawasan Terminal Cimareme Disorot
Keluarga Tahanan Fanny Ismail Terima Kematian Dengan Ikhlas, Lapas Labuhan Ruku Bantah Pemberitaan Negatif

Berita Terkait

Sabtu, 28 Maret 2026 - 04:00 WIB

Gunakan Fasilitas Negara untuk Akses Perumahan, Bima Land City 3 Terancam Denda hingga Penutupan Jalan

Kamis, 26 Februari 2026 - 06:26 WIB

Kapolres Cimahi Pimpin Aksi Kemanusiaan Ramadan, Ratusan Takjil Dibagikan untuk Warga dan Pengguna Jalan

Sabtu, 21 Februari 2026 - 17:49 WIB

KETIDAKSESUAIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PROYEK POKIR RP150 JUTA DI DESA CITAPEN JADI SOROTAN

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:59 WIB

Dugaan Ketidaktransparanan Anggaran: Proyek Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah V Jabar Disorot

Kamis, 15 Januari 2026 - 10:18 WIB

‎Dugaan Penyalahgunaan Anggaran BUMDes di Desa Kerta mulya Mencuat

Sabtu, 27 Desember 2025 - 19:37 WIB

Tanpa Papan Proyek dan Anggaran, Pekerjaan Drainase di RW 13 Cipeundeuy Dipertanyakan

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:50 WIB

Menggugat HAM Sektoral di Bandung Raya: Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (IMA AMS) Desak Pemerintah Selesaikan Krisis Pendidikan, Lingkungan, dan Kesehatan

Kamis, 11 Desember 2025 - 21:58 WIB

Kritis Hari HAM Sedunia, Soroti Pelanggaran Hak Warga di Jabar

Berita Terbaru