Kritis Hari HAM Sedunia, Soroti Pelanggaran Hak Warga di Jabar

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Kamis, 11 Desember 2025 - 21:58 WIB

50106 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung, – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat hari ini menggelar acara diskusi publik dan Deklarasi Pernyataan Sikap PMII Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, 10 Desember 2025.

Mengusung tema “Refleksi Kritis PMII Jawa Barat Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar Warga di Ruang Publik, Hukum, dan Agama”, acara ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam realitas penegakan HAM di Jawa Barat.

Diskusi publik ini tadinya mengundang dari pihak eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Acara diskusi dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum Provinsi Jawa Barat.

Narasumber yang turut hadir dan memberikan pandangannya adalah Kepala Bidang PAI Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, dan Dosen Fakultas Hukum Syariah UIN Bandung.

Deklarasi PMII Soroti Segudang Persoalan HAM

Dalam deklarasinya, PMII Jawa Barat menyatakan bahwa momentum peringatan HAM ini harus dimaknai sebagai refleksi kritis, bukan sekadar seremonial. PMII Jawa Barat dengan tulus hati menyatakan bahwa Jawa Barat “masih menyimpan segudang persoalan pelanggaran HAM yang mendesak untuk diselesaikan”.

PMII Jawa Barat secara kritis menyoroti tiga dimensi krusial di mana perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM belum optimal di Jawa Barat:

Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob)

Fokus pada konflik agraria yang berkepanjangan (perampasan/perebutan lahan, penggusuran paksa, kriminalisasi petani/masyarakat adat), pelanggaran hak atas tempat tinggal dan mata pencaharian, serta ancaman terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat (pencemaran sungai, penggundulan hutan, peralihan lahan dan maraknya tambang ilegal yang berakibat bencana alam).

Pelanggaran Hak di Ranah Hukum dan Publik

Menyoroti praktik impunitas yang masih melindungi pelaku pelanggaran HAM, serta adanya upaya pembatasan dan pembungkaman terhadap kritik publik, jurnalis, dan aktivis, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan hak sipil-politik.

Pelanggaran Hak di Ranah Agama dan Keyakinan

Menyoroti isu intoleransi dan diskriminasi seperti penolakan pendirian rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau penghayat kepercayaan.

Kekecewaan atas Ketidakhadiran Pemimpin Daerah

Di tengah situasi pelanggaran HAM yang marak terjadi di Jawa Barat, PKC PMII Jawa Barat menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi, dan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa tanpa alasan, dalam acara penting ini.

“Padahal Jawa Barat menduduki peringkat ke-2 dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia menurut data Komnas HAM. Ketidakhadiran dan sikap abai terhadap kondisi ini oleh pimpinan tertinggi eksekutif dan legislatif menunjukkan kurangnya komitmen serius dalam menangani dan menyelesaikan persoalan pelanggaran hak-hak dasar warga Jawa Barat,” ujar Ketua PKC PMII Jawa Barat.

Berdasarkan refleksi kritis ini, PMII Jawa Barat mengajukan tuntutan tegas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, dan seluruh Aparat Penegak Hukum.

Yakni prioritaskan penyelesaian konflik agraria. Segera bentuk tim terpadu independen untuk menyelesaikan seluruh sengketa lahan yang ada di Jawa Barat tanpa terkecuali dan mengedepankan hak-hak rakyat kecil dan masyarakat adat.

Kemudian perkuat akuntabilitas aparat. Berikan pendidikan HAM berkala dan tegakkan sanksi keras terhadap oknum yang terbukti melakukan kekerasan, pengrusakan alam, diskriminasi, atau pelanggaran HAM, tanpa pandang bulu sekalipun itu seorang pejabat negara demi mengikis budaya impunitas.

Buatkan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berpihak pada penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak warga Jawa Barat.

Berikan jaminan kebebasan sipil. Lindungi hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa intimidasi dan kriminalisasi oleh negara.

Tindak tegas pelaku intoleransi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjamin kebebasan beribadah setiap warga negara dan menindak tegas setiap tindakan yang mengarah pada diskriminasi dan intoleransi.

Perkuat peran pengawasan HAM daerah. Mendesak Pemerintah Provinsi untuk memastikan lembaga pengawas HAM (termasuk Komnas HAM Perwakilan Jawa Barat) memiliki dukungan penuh dan independensi.

PMII Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di garis paling depan mengawal tegaknya keadilan serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar warga, demi terciptanya Jawa Barat yang Adil, Makmur, dan Beradab.

Red

Berita Terkait

Niat Lunasi Kredit, Nasabah Malah Dipersulit Leasing yang Tahan BPKB Pakai Dalih Cross Collateral
APRI Boltim Sentil Pemprov Sulut: Negara Jangan Hanya Hadir Saat Menertibkan, Hadirlah Saat Rakyat Butuh Kepastian
SWI Jabar Pertegas Fungsi Kontrol Sosial, Dorong Keterbukaan Informasi dan Kemitraan Media yang Berkeadilan
Koramil 03/Batealit Laksanakan Patroli dan Monitoring SPPG Pekalongan dalam Rangka Gertak
Turun ke Sawah, Babinsa Bugel Bersama Petani Perkuat Semangat Ketahanan Pangan
Jaga Kondusivitas Karimunjawa, Kodim 0719/Jepara Perkuat Komsos di Kantor KUPP
Kala Si Jago Merah Mengamuk, Prajurit Satria Citrosomo Pasang Badan Jinakkan Kobaran Api di Jantung Jepara
Dandim Bagikan Sembako untuk Warga Kurang Mampu Sambut HUT TNI dan Kodam IV/Diponegoro

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 03:15 WIB

Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Catat Rp8,9 Miliar sebagai Belanja Barang dan Jasa, BPK Tegaskan Seharusnya Masuk Belanja Modal

Kamis, 19 November 2026 - 06:14 WIB

BPK Ungkap Kesalahan Klasifikasi Belanja di Aceh Tenggara, BPKD Harus Menjelaskan Aliran Dana Beasiswa Rp100 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 03:16 WIB

BPK Temukan Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Bangunan Baru Dicatat Jadi Belanja Barang dan Jasa di Aceh Tenggara

Rabu, 18 November 2026 - 00:29 WIB

Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Kepala SDN 1 Biak Muli Diduga Jual Aset Negara Tanpa Lelang, Proyek Revitalisasi APBN 2026 Senilai Rp1 Miliar Lebih Diminta Diaudit

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:27 WIB

Dunia Pendidikan Tercoreng, Kepala SMAN 1 Lawe Alas Aceh Tenggara Terjerat Dugaan Pungl

Kamis, 23 Juli 2026 - 02:13 WIB

Sinergi untuk Aceh Tenggara yang Aman, Kapolres Agara Gelar Temu Ramah Bersama Wartawan dan LSM

Sabtu, 18 Juli 2026 - 22:21 WIB

Mengukir Jejak, Melanjutkan Amanah : Polres Aceh Tenggara Sambut Pemimpin Baru dengan Semangat Presisi

Berita Terbaru