KUPAS TUNTAS NEWS COM // BANDUNG – Penggunaan anggaran negara pada proyek Pekerjaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan dana fantastis sebesar Rp13.675.041.000 dari APBD Provinsi ini diduga dikelola dengan mekanisme yang kurang transparan.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran belasan miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan guna memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai minim informasi yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pemerhati kebijakan publik.
Poin-Poin yang Menjadi Sorotan:
Minimnya Papan Informasi Proyek: Di beberapa titik pengerjaan, ditemukan ketiadaan papan informasi yang jelas mengenai rincian volume pekerjaan dan serapan anggaran per titik lokasi.
Realisasi Fisik vs Anggaran: Muncul pertanyaan mengenai kesesuaian antara kualitas material yang digunakan dengan besarnya pagu anggaran yang telah dicairkan.
Akses Informasi Publik: Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan rincian penggunaan dana rutin yang seharusnya bersifat terbuka sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Respons Masyarakat dan Pengamat
Beberapa aktivis transparansi anggaran di Jawa Barat mendesak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat untuk membuka data secara gamblang.
“Anggaran sebesar 13,6 miliar itu bukan angka yang kecil. Jika pengerjaan rutin ini tidak diawasi dengan ketat dan tidak transparan, potensi kebocoran anggaran sangat besar,” ujar salah satu perwakilan lembaga swadaya masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan ketidaktransparanan tersebut. Masyarakat berharap pihak Inspektorat maupun aparat penegak hukum melakukan monitoring lebih dalam agar uang rakyat benar-benar kembali dalam bentuk infrastruktur yang berkualitas. Red *A.S *
