KUPAS TUNTAS NEWS . COM Padalarang , Bandung Barat – Dugaan penyalahgunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencuat di Desa Kertamulya , Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Dugaan tersebut berawal dari aduan masyarakat yang enggan disebutkan identitasnya dan mempertanyakan pelaksanaan BUMDes yang dinilai tidak berjalan hingga memasuki tahun 2026.
Menurut pengaduan warga, BUMDes Desa Kertajaya telah dibentuk dan disahkan melalui Peraturan Desa (Perdes) pada Oktober 2025. Namun hingga Januari 2026, belum terlihat adanya pelaksanaan kegiatan BUMDes di lapangan.
“Saya heran, BUMDes di Desa Kertamulya sudah dibentuk dan disahkan lewat Perdes, tapi tidak ada pelaksanaan sama sekali. Anggarannya ke mana? Setahu saya, anggaran BUMDes itu 20 persen dari Dana Desa sebesar Rp1.571.532.000. Kalau 20 persen, berarti lebih dari Rp300 juta. Tapi sampai sekarang tidak jelas penggunaannya, padahal pengesahan sudah sejak Oktober 2025,” ungkap warga tersebut, Senin (5/1/2026).
Menindaklanjuti aduan tersebut, awak media mencoba melakukan konfirmasi ke Kantor Desa Kertamulya pada Jumat (9/1/2026).
Namun, awak media tidak bertemu langsung dengan Kepala Desa Kertamulya dan hanya bertemu dengan perangkat desa Bubun.
Dalam keterangannya, Bubun menjelaskan bahwa saat ini BUMDes baru mulai melakukan penggarapan lahan dan penanaman yang dimulai pada awal Januari 2026.
“Baru penggarapan lahan dan baru ditanam di awal Januari. Kami juga pernah mempertanyakan ke pihak BUMDes kenapa baru sekarang dikerjakan. Kendalanya, BUMDes dan masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan belum ada kesepakatan dalam menjalankan program ketahanan pangan BUMDes,” jelas Bubun.
Ia menambahkan, sempat terjadi perbedaan persepsi di masyarakat terkait pengelolaan dana BUMDes.
“Keinginan sebagian warga itu uang BUMDes dibagikan langsung ke masyarakat. Asumsi warga, uang BUMDes itu dikasihkan ke warga,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Bubun menegaskan bahwa pihak desa mengklaim telah menjalankan tahapan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami dari pihak desa sudah melaksanakan sesuai aturan. BUMDes dibentuk dan dana sudah dikucurkan sekitar bulan Oktober 2025. Memang sampai sekarang belum ada hasil yang bisa masuk ke pendapatan desa,” ujarnya.
Terkait besaran anggaran, Bubun menyebut dana yang direalisasikan tidak sebesar yang dipersepsikan masyarakat.
“Dana desa yang diberikan untuk BUMDes sebesar Rp100 juta, karena Dana Desa tahap dua tidak jadi cair sebesar Rp300 jutaan lebih,” tutupnya.
Perlu di ketahui alokasi minimal 20% Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan melalui BUMDes itu wajib sejak 2025, jadi tidak bisa dikurangi, justru ada dorongan agar melebihi 20% jika memungkinkan, karena ini amanat peraturan baru (Permendesa No. 2/2024) dan bertujuan produktif, bukan untuk pembangunan fisik semata. Pengurangan akan menjadi temuan audit dan berpotensi masalah hukum, karena dana ini harus dikelola BUMDes untuk kegiatan pangan seperti pertanian, peternakan, atau perikanan, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak pengurus BUMDes serta Kepala Desa Kertajaya guna mendapatkan keterangan lanjutan terkait dugaan tersebut.
*Team investigasi *







































