Kapolres Bersama Forkopimda Simalungun Tinjau Langsung Lima Pos Ketupat Toba 2026, Pastikan Mudik Aman Lancar

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Sabtu, 4 April 2026 - 18:33 WIB

5043 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SIMALUNGUN – Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., bersama Forkopimda Kabupaten Simalungun melakukan kunjungan dan pengecekan ke lima pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu Operasi Ketupat Toba 2026, Rabu (18/3/2026). Kunjungan yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB hingga selesai ini bertujuan memastikan kesiapan personel dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi Kamis sore sekitar pukul 15.40 WIB menjelaskan, kunjungan Forkopimda bersama Kapolres ke lima pos operasi menunjukkan komitmen dan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026.

“Kapolres Simalungun bersama Forkopimda melakukan kunjungan dan pengecekan ke lima pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu Operasi Ketupat Toba 2026 untuk memastikan kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKP Verry Purba.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rombongan dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun DR. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M., Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, S.T., dan Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, S.H., bersama jajaran Forkopimda lainnya.

“Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Simalungun turut hadir langsung dalam kunjungan ini, menunjukkan perhatian dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026,” ungkap Kasi Humas.

Kapolres Simalungun dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, serta Ketua DPRD Simalungun yang telah mendukung dan mensupport Polres Simalungun dalam melaksanakan Operasi Ketupat Toba 2026.

“Kapolres mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026 yang akan berlangsung selama 13 hari,” ujar AKP Verry.

Kapolres menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan Forkopimda ini merupakan kegiatan monitoring dan pemantauan langsung untuk memastikan seluruh masyarakat yang melintas di wilayah Kabupaten Simalungun dapat melaksanakan aktivitasnya dengan aman dan lancar.

“Kegiatan ini merupakan monitoring dan pemantauan langsung oleh pimpinan daerah untuk memastikan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari maupun aktivitas ibadah dengan aman dan lancar,” ungkap Kasi Humas.

Kapolres menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini sampai dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan lancar, baik, dan aman bagi seluruh masyarakat Simalungun.

“Kapolres berharap seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri dapat berjalan lancar, baik, dan aman bagi masyarakat,” ujar AKP Verry.

Kapolres juga menjelaskan tentang penggunaan Pintu Tol Simpang Panei yang saat ini dibuka secara fungsional sebagai jalur alternatif untuk memudahkan perjalanan masyarakat.

“Saat ini ada dua exit tol di wilayah hukum Polres Simalungun, yaitu Gate Tol Sinaksak sebagai akses utama dan Gate Tol Simpang Pane sebagai alternatif yang berstatus tol fungsional,” ungkap Kasi Humas.

Kapolres menjelaskan bahwa penggunaan Pintu Tol Simpang Pane dibuka mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan harapan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik.

“Penggunaan Pintu Tol Simpang Pane dibuka dari pukul 07.00 WIB sampai 21.00 WIB. Kami berharap dengan dibukanya tol fungsional ini dapat memudahkan masyarakat dalam perjalanan mudik,” ujar AKP Verry.

Rombongan Forkopimda dan Kapolres mengunjungi lima pos secara berturut-turut. Kunjungan pertama ke Pos Yan II Pintu Tol Simpang Panei Tongah yang dipimpin oleh AKP Daniel J. Damanik, S.H., selaku Kepala Pos Yan.

“Kunjungan pertama ke Pos Yan II Pintu Tol Simpang Panei Tongah. Rombongan melihat langsung kesiapan personel dan fasilitas yang ada,” ungkap Kasi Humas.

Kunjungan dilanjutkan ke Pos Yan I Pintu Tol Sinaksak yang dipimpin oleh AKP Ginawan Sembiring, S.H., Pos Pam II Bah Sampuran yang dipimpin AKP Suit Purba Dasuha, S.H., Pos Pam III Simpang Palang yang dipimpin IPTU Ponijan Damanik, S.H., dan terakhir ke Pos Yan III Pantai Bebas Parapat yang dipimpin AKP Mantho Pandiangam, S.H.

“Rombongan mengunjungi lima pos secara berurutan untuk memastikan kesiapan setiap pos dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKP Verry.

Turut hadir dalam kunjungan ini Wakapolres Simalungun KOMPOL Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Kabag Log KOMPOL Pandapotan Butar-Butar, S.H., jajaran Kasat Polres Simalungun, Ketua Bhayangkari Simalungun Ny. Nanik M. Aritonang, dan perwakilan Ibu-ibu Bhayangkari.

“Ketua Bhayangkari dan ibu-ibu Bhayangkari turut hadir memberikan dukungan moril kepada personel yang bertugas di pos-pos pengamanan,” ungkap Kasi Humas.

Dari unsur Forkopimda hadir Ketua TPPKK Ny. Darmawati Anton Saragih, perwakilan Dandenpom, perwakilan Dandim 0207/Simalungun, Kasat Pol PP, Kadis Perhubungan, PLT Kadis Kesehatan, BPBD, serta kepala dinas dan instansi terkait lainnya.

“Kehadiran seluruh unsur Forkopimda menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung kelancaran operasi Ketupat Toba 2026,” ujar AKP Verry.

Kunjungan Forkopimda ini bertujuan meninjau kesiapan personel, memastikan kelancaran arus mudik, serta memberikan dukungan moril dan bingkisan kepada petugas gabungan yang melaksanakan tugas di pos-pos pengamanan.

“Forkopimda memberikan dukungan moril dan bingkisan kepada petugas yang bertugas. Ini sangat memotivasi personel dalam melaksanakan tugas dengan sepenuh hati,” ungkap Kasi Humas.

Selama kunjungan, rombongan melihat langsung kondisi pos, kesiapan personel, kelengkapan fasilitas, serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang melintas.

“Rombongan melihat langsung kesiapan pos dan memberikan arahan serta dukungan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar AKP Verry.

Kunjungan Forkopimda bersama Kapolres ini menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama masa mudik Lebaran.

“Kunjungan ini menunjukkan sinergi dan komitmen bersama antara Polri dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas AKP Verry Purba.

Berita Terkait

Subulussalam | Skandal dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan Jatah Hidup (JADUP) di Desa Siperkas kini memasuki babak serius. Bukan sekadar isu, kasus ini mulai mengarah pada dugaan praktik sistematis yang melibatkan oknum perangkat desa, bahkan menyeret nama Penjabat (Pj) Kepala Desa. Gelombang kemarahan warga terus membesar. Mereka menilai bantuan sosial yang seharusnya menjadi penyelamat justru diduga dijadikan ladang pungli. Salah satu warga, Tanti Armita, secara terang-terangan membongkar dugaan praktik tersebut. Ia menyebut adanya pungutan sebesar Rp800 ribu per Kepala Keluarga (KK) yang diduga dikutip oleh oknum perangkat desa, yakni Samsul Bahri dan Amsah. “Ini bantuan untuk rakyat, bukan untuk dipotong. Kenapa kami harus bayar? Ini sangat meresahkan,” tegasnya. Lebih mengejutkan, Tanti juga mengungkap adanya dugaan arahan langsung yang mengaitkan Pj Kepala Desa Siperkas. “Bahkan kami dibuatkan surat berita acara dan diminta tanda tangan. Dibilang, nanti kalau uang sudah keluar dari kantor pos, langsung setor. Kalau tidak ke dia, langsung saja ke Amsah,” ungkapnya. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pungutan tidak berdiri sendiri, melainkan diduga memiliki pola dan mekanisme tertentu. Dokumen yang beredar di masyarakat semakin mempertegas kecurigaan. Dalam surat bertajuk Berita Acara Kesepakatan Bersama Masyarakat, terdapat poin yang menyebutkan kesediaan warga memberikan “uang administrasi” kepada pihak terkait setelah pencairan bantuan. Lebih jauh, dokumen tersebut dilengkapi daftar nama serta tanda tangan warga penerima bantuan. Namun, sejumlah warga mengaku tidak memahami sepenuhnya isi dokumen saat diminta menandatangani—indikasi kuat adanya dugaan manipulasi persetujuan. Jika dihitung, pungutan Rp800 ribu dari 68 KK menghasilkan angka sekitar Rp54,4 juta. Nilai ini bukan lagi kecil, dan memunculkan pertanyaan besar: ke mana aliran dana tersebut? “Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini sudah masuk dugaan penyalahgunaan wewenang. Kalau benar, ini pelanggaran serius,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada tegas. Situasi kini semakin panas. Warga tidak lagi diam. Sejumlah bukti disebut telah dikantongi, mulai dari dokumen, daftar tanda tangan, hingga rekaman video saat proses penyerahan uang berlangsung. “Kami sudah siapkan bukti. Ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan bawa ke ranah hukum,” tegas Tanti. Desakan publik pun mengarah langsung kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Subulussalam untuk segera turun tangan. Transparansi dan keberanian penegakan hukum kini menjadi taruhan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pj Kepala Desa Siperkas belum memberikan tanggapan resmi atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan oleh tim awak media. Kasus ini menjadi ujian integritas bagi pemerintahan desa. Di saat rakyat berharap pada bantuan untuk bertahan hidup, dugaan pungli justru menciptakan luka baru. Warga menegaskan sikap: Jika terbukti bersalah, siapapun yang terlibat tanpa terkecuali harus diproses hukum. Karena satu hal yang tidak bisa ditawar: bantuan untuk rakyat bukan untuk diperas. Redaksi: 1kabar.com Syahbudin Padang Wakil Ketua DPW FRN Fast Respon Counter Polri Nusantara
Meski Tak Lagi Wali Kota, Haji Affan Alfian Bintang Tetap Didoakan dan Dihormati Tukang Becak Subulussalam
Kasus Dugaan Korupsi Mantan Kepala Desa Tualang Membuktikan Uang Negara Bisa Hilang Tanpa Bekas
Klarifikasi Lengkap soal Ukuran TPA dan Tiang Beton: Fakta yang Tak Muncul di Media
Bebani Kepala Kampung dengan Setoran, Oknum Camat Sultan Daulat Didesak Transparansi Total
UU ITE, KUHP, dan Kode Etik Jurnalistik Diduga Dilanggar: Warga Desak Penindakan Ramona
Tanggapi Tuduhan Pak Adam Soal Tanah Wakaf, Syahrul SH: Berita Itu Sepihak dan Tidak Dikonfirmasi ke Saya
Program Titipan Kades Bukit Alim Keluhkan: Beberkan, Proyek Drainase Mangkrak dan Honor Perangkat Belum Dibayar

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 09:19 WIB

Koramil 03/Batealit Laksanakan Patroli dan Monitoring SPPG Pekalongan dalam Rangka Gertak

Rabu, 23 September 2026 - 08:47 WIB

Turun ke Sawah, Babinsa Bugel Bersama Petani Perkuat Semangat Ketahanan Pangan

Selasa, 22 September 2026 - 12:22 WIB

Kala Si Jago Merah Mengamuk, Prajurit Satria Citrosomo Pasang Badan Jinakkan Kobaran Api di Jantung Jepara

Selasa, 22 September 2026 - 12:20 WIB

Dandim Bagikan Sembako untuk Warga Kurang Mampu Sambut HUT TNI dan Kodam IV/Diponegoro

Selasa, 22 September 2026 - 11:03 WIB

Asap Hitam di Bumi Kartini: Aksi Gercep Prajurit Yonif 457/Satria Citrosomo Jinakkan Kobaran Api di Pabrik Jepara

Kamis, 20 Agustus 2026 - 05:13 WIB

Komisi III DPRD KBB Mediasi Sengketa Lahan Perumahan Subsidi, Warga Minta Pembangunan Dihentikan Sementara

Minggu, 9 Agustus 2026 - 12:54 WIB

Dari Bambu dan Karung Pasir, Warga Ngamprah Pertahankan Aliran Air untuk Sawah dan Kebun

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 22:52 WIB

Batununggal Bergejolak: Warga Tuding Proyek Tower Lebih Mengutamakan Kepentingan Bisnis

Berita Terbaru