Tanggapi Tuduhan Pak Adam Soal Tanah Wakaf, Syahrul SH: Berita Itu Sepihak dan Tidak Dikonfirmasi ke Saya

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Kamis, 3 Juli 2025 - 23:58 WIB

50121 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam | Kamis, 3 Juli 2025 — Mantan Kepala Desa Suak Jampak, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, Syahrul SH, angkat bicara terkait tuduhan yang dilayangkan oleh seorang warga bernama Pak Adam. Tuduhan tersebut menyebutkan bahwa dirinya telah menjual tanah wakaf, dan informasi itu telah beredar di salah satu media online tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Syahrul SH membantah keras tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa tudingan yang diarahkan kepadanya merupakan fitnah yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, tanah wakaf yang dimaksud masih ada dan tidak pernah dijual.

“Saya ingin menegaskan bahwa tanah wakaf tersebut tidak pernah saya jual. Tuduhan yang disebarluaskan melalui media itu sangat tidak benar dan menyesatkan,” tegas Syahrul saat ditemui di kediamannya.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain membantah tuduhan, Syahrul juga menyayangkan tindakan media online yang telah mempublikasikan berita tanpa melakukan konfirmasi kepada dirinya sebagai pihak yang disebut-sebut dalam pemberitaan.

“Seharusnya media menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, yakni dengan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar akurat dan berimbang,” ujarnya.

Syahrul, yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Suak Jampak, berharap agar masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Ia juga meminta agar media lebih berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Saya harap media bisa lebih bijak dan menjalankan etika jurnalistik. Jangan sampai berita yang tidak akurat justru memperkeruh suasana dan menimbulkan prasangka buruk terhadap pihak yang tidak bersalah,” tutup Syahrul SH.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang melayangkan tuduhan. Namun demikian, klarifikasi dari Syahrul SH ini menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus hak jawab terhadap informasi yang berkembang di tengah publik. (red)

Berita Terkait

Kapolres Bersama Forkopimda Simalungun Tinjau Langsung Lima Pos Ketupat Toba 2026, Pastikan Mudik Aman Lancar
Subulussalam | Skandal dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan Jatah Hidup (JADUP) di Desa Siperkas kini memasuki babak serius. Bukan sekadar isu, kasus ini mulai mengarah pada dugaan praktik sistematis yang melibatkan oknum perangkat desa, bahkan menyeret nama Penjabat (Pj) Kepala Desa. Gelombang kemarahan warga terus membesar. Mereka menilai bantuan sosial yang seharusnya menjadi penyelamat justru diduga dijadikan ladang pungli. Salah satu warga, Tanti Armita, secara terang-terangan membongkar dugaan praktik tersebut. Ia menyebut adanya pungutan sebesar Rp800 ribu per Kepala Keluarga (KK) yang diduga dikutip oleh oknum perangkat desa, yakni Samsul Bahri dan Amsah. “Ini bantuan untuk rakyat, bukan untuk dipotong. Kenapa kami harus bayar? Ini sangat meresahkan,” tegasnya. Lebih mengejutkan, Tanti juga mengungkap adanya dugaan arahan langsung yang mengaitkan Pj Kepala Desa Siperkas. “Bahkan kami dibuatkan surat berita acara dan diminta tanda tangan. Dibilang, nanti kalau uang sudah keluar dari kantor pos, langsung setor. Kalau tidak ke dia, langsung saja ke Amsah,” ungkapnya. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pungutan tidak berdiri sendiri, melainkan diduga memiliki pola dan mekanisme tertentu. Dokumen yang beredar di masyarakat semakin mempertegas kecurigaan. Dalam surat bertajuk Berita Acara Kesepakatan Bersama Masyarakat, terdapat poin yang menyebutkan kesediaan warga memberikan “uang administrasi” kepada pihak terkait setelah pencairan bantuan. Lebih jauh, dokumen tersebut dilengkapi daftar nama serta tanda tangan warga penerima bantuan. Namun, sejumlah warga mengaku tidak memahami sepenuhnya isi dokumen saat diminta menandatangani—indikasi kuat adanya dugaan manipulasi persetujuan. Jika dihitung, pungutan Rp800 ribu dari 68 KK menghasilkan angka sekitar Rp54,4 juta. Nilai ini bukan lagi kecil, dan memunculkan pertanyaan besar: ke mana aliran dana tersebut? “Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini sudah masuk dugaan penyalahgunaan wewenang. Kalau benar, ini pelanggaran serius,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada tegas. Situasi kini semakin panas. Warga tidak lagi diam. Sejumlah bukti disebut telah dikantongi, mulai dari dokumen, daftar tanda tangan, hingga rekaman video saat proses penyerahan uang berlangsung. “Kami sudah siapkan bukti. Ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan bawa ke ranah hukum,” tegas Tanti. Desakan publik pun mengarah langsung kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Subulussalam untuk segera turun tangan. Transparansi dan keberanian penegakan hukum kini menjadi taruhan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pj Kepala Desa Siperkas belum memberikan tanggapan resmi atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan oleh tim awak media. Kasus ini menjadi ujian integritas bagi pemerintahan desa. Di saat rakyat berharap pada bantuan untuk bertahan hidup, dugaan pungli justru menciptakan luka baru. Warga menegaskan sikap: Jika terbukti bersalah, siapapun yang terlibat tanpa terkecuali harus diproses hukum. Karena satu hal yang tidak bisa ditawar: bantuan untuk rakyat bukan untuk diperas. Redaksi: 1kabar.com Syahbudin Padang Wakil Ketua DPW FRN Fast Respon Counter Polri Nusantara
Meski Tak Lagi Wali Kota, Haji Affan Alfian Bintang Tetap Didoakan dan Dihormati Tukang Becak Subulussalam
Kasus Dugaan Korupsi Mantan Kepala Desa Tualang Membuktikan Uang Negara Bisa Hilang Tanpa Bekas
Klarifikasi Lengkap soal Ukuran TPA dan Tiang Beton: Fakta yang Tak Muncul di Media
Bebani Kepala Kampung dengan Setoran, Oknum Camat Sultan Daulat Didesak Transparansi Total
UU ITE, KUHP, dan Kode Etik Jurnalistik Diduga Dilanggar: Warga Desak Penindakan Ramona
Program Titipan Kades Bukit Alim Keluhkan: Beberkan, Proyek Drainase Mangkrak dan Honor Perangkat Belum Dibayar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Jumat, 13 November 2026 - 21:39 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran

Jumat, 6 November 2026 - 16:17 WIB

Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan

Senin, 2 November 2026 - 20:59 WIB

IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029

Minggu, 1 November 2026 - 05:50 WIB

T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:47 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Banjir, Drainase Buruk dan Lampu Jalan Mati, Warga Medan Tuntungan Sampaikan Keluhan ke Eko Sitepu

Berita Terbaru