Jakarta, 6 Februari 2025-Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direksi PT Jasa Raharja di Jakarta. Rapat ini membahas penyusunan RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan dipimpin oleh Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma.
Rapat bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan kebijakan perlindungan kecelakaan dalam SJSN dan mendengar masukan guna revisi undang-undang tersebut. Filep menyoroti bahwa saat ini perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas hanya mencakup aspek kesehatan melalui BPJS Kesehatan, sementara santunan belum menjadi bagian dari SJSN, meskipun Indonesia menganut konsep welfare state.
Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, memaparkan peran Jasa Raharja dalam mengelola dana dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan iuran wajib penumpang angkutan umum. Sebagai first payer, Jasa Raharja memastikan korban kecelakaan mendapat layanan kesehatan tanpa biaya awal, sebelum BPJS Kesehatan mengambil alih. Sistem ini telah terintegrasi dengan lebih dari 2.684 rumah sakit di Indonesia.
Dalam sesi diskusi, anggota Komite III DPD RI mengusulkan peningkatan jumlah santunan, perlindungan bagi korban kecelakaan tunggal serta akibat tindak kejahatan, dan kerja sama lebih erat antara Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat klaim. Selain itu, mereka menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai kepatuhan dalam membayar SWDKLLJ.
Menanggapi masukan tersebut, Rivan mengapresiasi usulan yang diberikan dan berharap adanya percepatan interoperabilitas antar-lembaga untuk meningkatkan layanan. RDP ini menjadi langkah strategis dalam penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas, dengan sinergi yang lebih kuat antara PT Jasa Raharja dan lembaga terkait.
(Effendi Basri)
