Diduga Kuasai Lahan HPK di Asahan Pakai Surat Camat, Kuasa Hukum Marwah Tani Laporkan ke Polda Sumut

REDAKSI MEDAN

- Redaksi

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:36 WIB

5030 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Camat Tidak Punya Kewenangan Lepaskan Kawasan Hutan”

MEDAN,-

Koperasi Produsen Marwah Tani Desa secara resmi melaporkan dugaan penguasaan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ±20.750 M2 atau sekitar 2 hektare ke Polda Sumatera Utara.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) tersebut dilayangkan pada 1 Juli 2026 melalui kuasa hukum dari LAW OFFICE MAHKOTA DEWI THEMIS, Baginta Manihuruk, S.H., M.H., dan DR.(C) Andi, S.Kom., S.H., M.M., CPM., & Rekan.

Lokasi Lahan di Dusun XI Desa Sei Kopas
Dalam DUMAS, pelapor atas nama C.S dan L.N menyebut lahan yang diduga dikuasai terletak di Dusun XI, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelusuran dan dokumen yang dilampirkan, lahan seluas ±20.750 M2 tersebut saat ini diduga dikuasai oleh inisial A.H, 63 tahun, warga Pekanbaru, dan dimanfaatkan untuk usaha perkebunan sawit perorangan oleh inisial L.S, 64 tahun, warga Jalan Ahmad Marpaung, Desa Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan data awal, lokasi lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Hingga saat ini belum ditemukan adanya Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penguasaan itu diduga didasari surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

“Pelapor menduga surat dari Kecamatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengubah status kawasan hutan. Karena pelepasan kawasan hutan hanya bisa dilakukan oleh Menteri LHK sesuai UU Kehutanan,” tulis kuasa hukum dalam DUMAS.

Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum, Sabtu 18 Juli 2026
Saat ditemui di kantornya, Sabtu 18 Juli 2026, DR.(C) Andi, S.Kom., S.H., M.M., CPM. menyampaikan 4 poin penting terkait laporan tersebut.

Pertama, Andi menegaskan status lahan yang diadukan merupakan aset negara.
“Kawasan hutan itu aset negara. Penguasaan dan pemanfaatannya harus ada izin resmi dari pejabat berwenang. Tidak bisa hanya bermodal surat dari kecamatan,” ujarnya.

Kedua, ia menyoroti kewenangan penerbitan dokumen.
“Berdasarkan penelusuran kami, lahan di Dusun XI Desa Sei Kopas, Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan itu masuk HPK. Sampai hari ini belum ada SK Pelepasan dari KLHK. Jadi Camat tidak punya kewenangan sama sekali untuk memberikan legalitas atas kawasan hutan,” tegasnya.

Ketiga, Andi menilai ada potensi kerugian negara dan konflik sosial.
“Dampaknya luas. Ada potensi kerugian negara, fungsi hutan hilang, dan masyarakat sekitar jadi resah. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Keempat, ia meminta Polda Sumut bertindak cepat dan profesional.
“Kami meminta Kapolda Sumut, Dirkrimsus, dan Kabid Propam untuk segera menindaklanjuti DUMAS ini. Lakukan penyelidikan, cek status kawasan ke BPKH, panggil pihak penguasa lahan dan pihak yang menerbitkan surat. Jika ada unsur pidana, proses hukum tanpa pandang bulu,” pungkas Andi.

Isi Tuntutan dalam DUMAS
Dalam surat pengaduan, pelapor meminta Polda Sumut untuk:
1. Menerima dan menindaklanjuti DUMAS sesuai hukum
2. Menyelidiki dugaan penguasaan HPK di Dusun XI Desa Sei Kopas
3. Mengecek status kawasan ke instansi berwenang
4. Memeriksa pihak penguasa lahan dan pihak penerbit dokumen
5. Memeriksa Camat Bandar Pasir Mandoge terkait dasar kewenangan penerbitan surat

Sebagai lampiran, pelapor menyertakan fotokopi KTP, dokumentasi lokasi, foto/video kegiatan usaha, dan dokumen dasar penguasaan lahan.

*Tunggu Klarifikasi Pihak Terkait*
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada pihak Polda Sumut dan Camat Bandar Pasir Mandoge masih dalam upaya.

Pihak kuasa hukum berharap laporan ini menjadi atensi serius aparat agar tidak ada lagi praktik penguasaan kawasan hutan tanpa izin di Sumatera Utara.(red)

Berita Terkait

Momen Istimewa di Tanah Suci, Jamaah PT Labbaika Haramain Wisata Sambangi Masjid Namirah yang Sarat Sejarah Islam
Mengenal Inovasi Hijau BUMN, PTPN IV PalmCo Edukasi Generasi Muda tentang Masa Depan Sawit Berkelanjutan
DPD GMNI SUMUT DESAK KPK PERIKSA BOBBY NASUTION, USUT TUNTAS SKANDAL PROYEK JALAN SIPIONGOT
Lapas Binjai Tantang FaktaNews24.com Buktikan Tuduhan! Dinilai Sebarkan Informasi Tak Berdasar, Siap Adukan ke Dewan Pers dan Tempuh Jalur Hukum
Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Rutan Labuhan Deli Hadirkan Kepedulian dengan Menyalurkan 21 Paket Sembako kepada Masyarakat
Penuh Kehangatan dan Haru, Rutan Labuhan Deli Lepas Rindawati Sinaga Memasuki Masa Purnabakti
Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran
Rutan Tanjung Pura Semarakkan Hari Bakti IMIPAS ke-2 Dengan Pemasangan Umbul Umbul

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:03 WIB

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen, Polda Aceh: Jika Terbukti Tindakan Tegas akan Diambil

Berita Terbaru