DPD GMNI SUMUT DESAK KPK PERIKSA BOBBY NASUTION, USUT TUNTAS SKANDAL PROYEK JALAN SIPIONGOT

REDAKSI MEDAN

- Redaksi

Minggu, 15 November 2026 - 13:21 WIB

5068 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN.

Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Diga Pinem, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam pengembangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di kawasan Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK harus menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka, melakukan penangkapan sesuai ketentuan hukum, dan membawa perkara hingga persidangan.

“Jangan sampai hukum hanya berani menyentuh pejabat pelaksana, sementara lingkaran kekuasaan yang memiliki otoritas politik dan kewenangan pengambilan keputusan justru luput dari pemeriksaan. KPK tidak boleh tebang pilih. Bobby Nasution harus dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban atas segala fakta yang relevan dalam perkara ini, tegas Diga.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Desakan tersebut berangkat dari fakta persidangan mengenai dua proyek, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru–Sipiongot, dengan nilai anggaran sekitar Rp165,8 miliar. Dalam persidangan, anggaran kedua proyek disebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025 dan dialokasikan melalui pergeseran anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah. Mekanisme pergeseran yang disebut berlangsung hingga enam kali melalui peraturan gubernur patut diuji secara terbuka, termasuk dasar keputusan, prosedur, dan pertanggungjawaban pejabat terkait.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan sebelumnya meminta KPK menelusuri persoalan pergeseran anggaran dan membuka kemungkinan penyidikan lanjutan. Keterangan persidangan juga menyebut Topan Obaja Putra Ginting pernah melaporkan rencana
pembangunan jalan kepada Bobby. Fakta tersebut bukan bukti kesalahan pidana, tetapi merupakan petunjuk relevan yang tidak boleh diabaikan penyidik.

Pengusutan menyeluruh penting agar perkara ini tidak direduksi menjadi pelanggaran individual, melainkan mengungkap kegagalan tata kelola, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan anggaran publik dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan negara.

Diga menilai, pembiaran terhadap simpul pengambilan keputusan akan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum dan memperlemah kepercayaan publik. GMNI Sumut mendesak KPK menelusuri aliran anggaran, proses pergeseran, komunikasi, serta seluruh rantai pengambilan keputusan secara independen dan transparan.

“Bobby Nasution harus diperiksa, apabila KPK menemukan alat bukti yang cukup, penetapan tersangka, penangkapan sesuai prosedur, dan penuntutan harus dilakukan tanpa kompromi. Tidak boleh ada kekuasaan yang menjadi ruang kebal hukum,” ujar diga.

Persoalan lain yang tidak boleh dibiarkan menguap adalah skandal pertambangan yang dikenal dengan istilah “Blok Medan” dalam perkar korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, almarhum Abdul Gani Kasuba. Dalam persidangan, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, menyebut nama Bobby Nasution ketika menjelaskan istilah tersebut, sementara Abdul Gani Kasuba mengaitkannya dengan kepentingan pertambangan milik istri Bobby. Fakta persidangan ini semestinya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri kepemilikan manfaat (beneficial ownership), dan fakta ini tidak dapat dipandang sebagai keterangan biasa, sebab terdapat rangkaian informasi mengenai pertemuan, pembahasan investasi, dan pengurusan konsesi pertambangan yang semestinya ditelusuri secara serius. Sangat tidak dapat dibenarkan apabila keterangan yang menyentuh lingkaran kekuasaan justru berhenti sebagai serpihan fakta persidangan tanpa kejelasan tindak lanjut. KPK harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk kepada kedekatan politik maupun relasi kekuasaan.

Diga Pinem juga menegaskan bahwa pengusutan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, khususnya wilayah Medan, tidak boleh berhenti pada sejumlah pejabat dan pelaksana proyek yang telah diproses hukum. Penelusuran harus menjangkau seluruh mata rantai kepentingan, komunikasi, pertemuan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari proyek tersebut. Apabila terdapat informasi atau bukti yang menghubungkan Bobby Nasution dengan perkara ini, KPK wajib mengujinya secara terbuka dan profesional.

Kami juga mendesak KPK segera melakukan evaluasi dan pendalaman kembali terhadap kedua perkara tersebut. Jangan biarkan fakta persidangan berhenti menjadi catatan tanpa pertanggungjawaban. KPK harus berani bertindak, transparan, dan tidak memberikan ruang impunitas kepada siapa pun, tutup diga.(AVID)

Berita Terkait

Momen Istimewa di Tanah Suci, Jamaah PT Labbaika Haramain Wisata Sambangi Masjid Namirah yang Sarat Sejarah Islam
Mengenal Inovasi Hijau BUMN, PTPN IV PalmCo Edukasi Generasi Muda tentang Masa Depan Sawit Berkelanjutan
Lapas Binjai Tantang FaktaNews24.com Buktikan Tuduhan! Dinilai Sebarkan Informasi Tak Berdasar, Siap Adukan ke Dewan Pers dan Tempuh Jalur Hukum
Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Rutan Labuhan Deli Hadirkan Kepedulian dengan Menyalurkan 21 Paket Sembako kepada Masyarakat
Penuh Kehangatan dan Haru, Rutan Labuhan Deli Lepas Rindawati Sinaga Memasuki Masa Purnabakti
Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran
Rutan Tanjung Pura Semarakkan Hari Bakti IMIPAS ke-2 Dengan Pemasangan Umbul Umbul
Peredaran Narkoba Faktor Utama Penyebab Tingginya Pencurian di Perusahaan Perkebunan

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:03 WIB

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen, Polda Aceh: Jika Terbukti Tindakan Tegas akan Diambil

Berita Terbaru