BINJAI –
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai melontarkan bantahan keras terhadap pemberitaan media online FaktaNews24.com yang menuding adanya praktik peredaran gelap narkoba dan penipuan online dari dalam lapas, bahkan menyeret nama Kepala Lapas (Kalapas) dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).
Pihak Lapas Binjai menilai pemberitaan tersebut memuat tuduhan serius yang tidak didukung fakta hasil penelusuran internal. Bahkan, sejumlah nama warga binaan, nama petugas, hingga lokasi kamar hunian yang dicantumkan dalam pemberitaan disebut tidak sesuai dengan data dan kondisi sebenarnya.
Tak tinggal diam, Lapas Kelas IIA Binjai menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke Dewan Pers dan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah menyebarkan informasi yang merugikan nama baik institusi maupun pejabat yang dituding.
Sikap tegas itu tertuang dalam laporan klarifikasi resmi Lapas Kelas IIA Binjai tertanggal 15 November 2026, yang ditandatangani Kalapas Mochamad Mukaffi dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara.
Dalam pemberitaan berjudul “Bukan Hanya Lapas Pontianak yang Terkenal Bebas, Lapas Binjai Masih Marak Melakukan Praktik Peredaran Gelap Narkoba dan Lodes dari Dalam Lapas, Oknum Kalapas dan KPLP Diduga Ikut Andil Pada Kegiatan Tersebut”, media tersebut mengangkat dugaan peredaran narkoba dan penipuan online yang disebut dikendalikan sejumlah warga binaan.
Namun, setelah menerima informasi tersebut, Kalapas Binjai langsung memerintahkan jajaran pengamanan melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap seluruh tudingan yang disampaikan.
Hasilnya, berdasarkan klarifikasi internal tersebut, tidak ditemukan aktivitas peredaran gelap narkoba maupun penipuan online sebagaimana dituduhkan dalam pemberitaan.
Lebih jauh, sejumlah nama warga binaan yang disebut sebagai pengendali aktivitas ilegal di kamar tertentu ternyata tidak ditemukan berada di kamar-kamar yang dimaksud.
Bahkan, dua nama yang dituding sebagai bos narkoba, yakni Sitepu dan Carana Surbakti, disebut tidak terdaftar sebagai warga binaan Lapas Kelas IIA Binjai.
Tidak hanya itu. Tuduhan mengenai keterlibatan seorang staf KPLP bernama Aditya Tarigan dalam dugaan kerja sama kepemilikan rekening bodong juga dibantah. Pihak Lapas menegaskan tidak terdapat petugas KPLP dengan nama tersebut.
Fakta-fakta hasil penelusuran itu menjadi dasar Lapas Binjai menyatakan bahwa substansi pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan internal.
TAK BOLEH SEMBARANG MENUDUH, DEWAN PERS DAN JALUR HUKUM DISIAPKAN
Lapas Binjai menegaskan bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan untuk membangun opini, melontarkan tuduhan serius, atau menggiring persepsi publik tanpa verifikasi yang memadai.
Tudingan peredaran narkoba dan keterlibatan pejabat lapas merupakan persoalan serius yang dapat merusak reputasi institusi dan pribadi seseorang.
Karena itu, setiap informasi yang dipublikasikan wajib memiliki dasar fakta, konfirmasi, serta proses jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak Lapas Binjai juga meminta media yang bersangkutan menunjukkan bukti konkret atas seluruh tuduhan yang telah dipublikasikan, bukan sekadar menyajikan narasi yang berpotensi membentuk opini negatif di tengah masyarakat.
Langkah pengaduan kepada Dewan Pers dipandang perlu untuk menguji apakah pemberitaan tersebut telah memenuhi prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, Lapas Binjai juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BUKTI PEMBERANTASAN NARKOBA DIUNGKAP
Di sisi lain, Lapas Binjai menegaskan komitmennya mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pemberantasan peredaran narkoba dan penggunaan handphone ilegal di dalam lapas.
Sejumlah langkah pengawasan disebut telah berjalan, antara lain razia kamar hunian secara berkala dua kali dalam seminggu, pemeriksaan insidentil setiap hari minimal satu kamar oleh regu pengamanan, tes urine warga binaan, penyediaan Wartelsuspas, hingga kewajiban penitipan handphone petugas sebelum memasuki area hunian.
Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) juga terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran.
Lapas Binjai menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap petugas maupun warga binaan yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penipuan online, ataupun pelanggaran lainnya.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi publik. Kritik dan kontrol terhadap lembaga negara merupakan bagian penting demokrasi, tetapi tuduhan serius harus disertai bukti dan melalui proses verifikasi yang benar.
Lapas Binjai menegaskan tidak antikritik. Namun, institusi tersebut tidak akan tinggal diam apabila pemberitaan yang dinilai tidak berdasar terus dibiarkan merusak nama baik lembaga dan jajaran petugasnya.(AVID)







































