Dugaan Penyimpangan Dana Desa Kane Mende, Aparat Diminta Turun Tangan

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Kamis, 14 Agustus 2025 - 03:50 WIB

50272 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA – Penelusuran terhadap realisasi Dana Desa Gampong Kane Mende, Kecamatan Leuser, Aceh Tenggara, tahun anggaran 2024, mengungkap praktik-praktik anggaran yang diduga menyimpang, melanggar batas regulasi, dan menyalahgunakan mekanisme pembiayaan. Dana desa yang seharusnya menggerakkan pembangunan dan memberdayakan rakyat miskin, justru dialirkan ke kegiatan yang tidak masuk prioritas nasional dan dibayarkan secara tunai lewat mekanisme Uang Persediaan (UP), padahal aturan mewajibkan transfer langsung ke pihak ketiga.

Temuan mencolok muncul dari pengeluaran lebih dari Rp38 juta secara tunai, sementara Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 membatasi maksimal 3 persen dari total Dana Desa untuk UP. Dengan pagu sekitar Rp690 juta, batas UP seharusnya hanya Rp20 juta. Seluruh sisanya wajib diproses non-tunai, namun di Kane Mende, dana negara justru dibagikan secara konvensional dan minim transparansi. Penyusunan laporan pertanggungjawaban desa senilai Rp8,15 juta, RKPDes, APBKute, hingga honorarium operator Rp3,6 juta, semuanya diduga dicairkan tunai, bertentangan dengan pasal 61 ayat (2) Permendagri 20/2018 yang melarang pembayaran tetap dan terencana melalui UP.

Selain itu, belanja poskamling dua kali berturut-turut – Rp10 juta untuk penyelenggaraan dan Rp15 juta untuk pembangunan fisik – menimbulkan pertanyaan. Poskamling bukan prioritas Dana Desa menurut Perpres 104 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023. Dana yang seharusnya dipakai untuk stunting, ketahanan pangan, atau pemberdayaan ekonomi rakyat, justru masuk ke proyek kecil yang minim dampak bagi warga miskin.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan sosialisasi transaksi non-tunai Rp2,14 juta juga mencurigakan. Tidak ada dasar hukum yang menjadikan kegiatan ini mendesak, sehingga berpotensi sebagai proyek menyerap dana tanpa manfaat nyata. Dukungan operasional PAUD senilai Rp30 juta, jika lembaga itu bukan milik desa, juga melanggar aturan karena dana desa tidak diperuntukkan bagi lembaga pendidikan non-desa. Total anggaran untuk kegiatan tidak prioritas nasional mencapai lebih dari Rp57 juta atau sekitar 8 persen dari total Dana Desa, menandakan pelanggaran serius dan pengingkaran terhadap amanat konstitusi.

Upaya konfirmasi ke Kepala Desa Kane Mende telah dilakukan, namun hingga berita ini diturunkan hari ini, 14 Agustus 2025, tidak ada respons yang diterima. Ketidakjelasan ini menimbulkan kecurigaan bahwa Dana Desa, yang semestinya menjadi alat keadilan sosial, malah menjadi celengan elite lokal.

Jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak, praktik ini akan terus menjadi pola pembiaran yang meluas. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan aparat penegak hukum wajib turun tangan, mengaudit seluruh proses, dan menelusuri potensi penyalahgunaan hukum. Jerat hukum sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diterapkan bila ditemukan manipulasi dan niat jahat dalam pengelolaan anggaran desa.

Skandal Kane Mende adalah cermin dari banyak desa di Indonesia yang masih memperlakukan Dana Desa sebagai aset privat, bukan tanggung jawab publik. Tanpa transparansi penuh dan reformasi tata kelola, yang berkembang bukan pembangunan desa, melainkan kultur korupsi di balik papan nama pemerintahan terkecil. (TIM)

Berita Terkait

BPK Temukan Salah Penganggaran Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Subsidi Sembako Dicatat Jadi Belanja Barang di Aceh Tenggara
BPK Temukan Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Bangunan Baru Dicatat Jadi Belanja Barang dan Jasa di Aceh Tenggara
Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf
Kepala SDN 1 Biak Muli Diduga Jual Aset Negara Tanpa Lelang, Proyek Revitalisasi APBN 2026 Senilai Rp1 Miliar Lebih Diminta Diaudit
Dunia Pendidikan Tercoreng, Kepala SMAN 1 Lawe Alas Aceh Tenggara Terjerat Dugaan Pungl
Sinergi untuk Aceh Tenggara yang Aman, Kapolres Agara Gelar Temu Ramah Bersama Wartawan dan LSM
Mengukir Jejak, Melanjutkan Amanah : Polres Aceh Tenggara Sambut Pemimpin Baru dengan Semangat Presisi
Rp134 Juta Dana Ketahanan Pangan Lembah Haji Diduga Sarat Kejanggalan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Jumat, 13 November 2026 - 21:39 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran

Jumat, 6 November 2026 - 16:17 WIB

Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan

Senin, 2 November 2026 - 20:59 WIB

IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029

Minggu, 1 November 2026 - 05:50 WIB

T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:47 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Banjir, Drainase Buruk dan Lampu Jalan Mati, Warga Medan Tuntungan Sampaikan Keluhan ke Eko Sitepu

Berita Terbaru