Kutacane – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan bantuan sosial berupa peralatan dapur dan paket sembako. Bantuan ini merupakan bagian dari Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Rehabilitasi Sosial yang didanai melalui Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024. Langkah ini menjadi bukti konkret komitmen pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan berbasis keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok rentan.
Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Aceh Tenggara, H. Muhammad Salim Fakhry, SE., MM., dalam sebuah acara resmi yang digelar di Kantor Bappeda pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah, antara lain Kepala Dinas Sosial Bahagia Wati, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ketua TP PKK, serta anggota DPR Aceh dari Komisi VII, Yahdi Hasan Ramud, S.I.Kom.
Dalam sambutannya, Bupati Salim Fakhry menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen moral dan politik pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan. Ia menegaskan bahwa Dana Insentif Fiskal yang diterima oleh Kabupaten Aceh Tenggara digunakan dengan pendekatan yang tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung.
“Kami tidak ingin bantuan sosial hanya menjadi formalitas belaka. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dengan cara yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka. Program ini adalah wujud dari perhatian dan tanggung jawab kami,” ungkap Bupati Salim Fakhry.
Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari dua jenis utama. Pertama, bantuan peralatan dapur yang diberikan kepada 80 keluarga miskin. Bantuan ini diharapkan dapat membantu keluarga penerima dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari, serta mendorong peralihan dari penggunaan kayu bakar ke peralatan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Kedua, bantuan paket sembako yang diserahkan kepada 201 keluarga miskin sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan dasar.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Sosial menggunakan data dari Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (P3KE) yang telah diverifikasi di lapangan. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjamin keadilan distribusi dan menghindari tumpang tindih penerima manfaat. Selain itu, proses seleksi dilakukan secara terbuka dan melibatkan perangkat desa sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif.
Anggota DPRA Komisi VII, Yahdi Hasan Ramud, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menyebut langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai bentuk kepemimpinan yang visioner dan berpihak pada rakyat kecil.
“Bantuan seperti ini memiliki arti besar bagi masyarakat kita. Saya mendukung penuh agar program-program serupa bisa terus berlanjut. Pemerintah daerah harus diberi ruang dan dukungan agar bisa terus bekerja untuk rakyat,” ujar Yahdi Hasan Ramud, politisi Partai Aceh yang kembali terpilih mewakili Dapil Aceh 8 untuk periode 2024–2029.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bahagia Wati menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah daerah dalam bidang kesejahteraan sosial. Ia menekankan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara profesional dan berorientasi pada hasil.
“Kami memastikan bahwa semua bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawasan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap, melalui penyaluran bantuan ini, tidak hanya beban ekonomi masyarakat miskin dapat dikurangi, tetapi juga tercipta semangat baru untuk hidup lebih mandiri dan produktif. Pemerintah juga akan terus mengevaluasi efektivitas program serta membuka ruang kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal.
Dengan hadirnya program ini, Pemkab Aceh Tenggara menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari bagaimana pemerintah hadir untuk rakyatnya—khususnya mereka yang berada dalam kondisi paling rentan. Bantuan ini menjadi salah satu langkah awal dalam membangun fondasi keadilan sosial yang merata di seluruh pelosok daerah. (Edi Saputra)
