Oknum Kades Diduga Tak Siap Diawasi, Ketum Formades: Laporkan Kami Bukan Solusi, Tapi Bukti Panik

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Minggu, 25 Mei 2025 - 14:47 WIB

50269 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kutacane | Ketua Umum Forum Membangun Desa (Formades), Junaidi Farhan, akhirnya angkat suara terkait tindakan seorang oknum Kepala Desa Tading Ni Ulihi, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara, yang diduga melaporkan Ketua DPC Formades Aceh Tenggara ke Aparat Penegak Hukum (APH). Junaidi menyebut laporan itu sebagai bentuk kepanikan karena tidak siap dikritik dan tak paham akan fungsi kontrol sosial dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya Dana Desa.

Menurut Junaidi, tindakan tersebut bukan hanya tidak berdasar, melainkan juga mencederai prinsip-prinsip keterbukaan dalam pemerintahan desa. Sebagai lembaga sosial yang konsisten menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana desa, Formades memiliki hak moral dan legal untuk mengawal jalannya pembangunan. Upaya mengkriminalisasi kontrol publik justru menunjukkan bahwa pihak pelapor tidak memahami peran organisasi masyarakat sipil dalam sistem demokrasi.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini Formades menerima banyak aduan dari masyarakat mengenai proyek-proyek desa yang pelaksanaannya diragukan. Termasuk di antaranya pekerjaan fisik yang terindikasi tidak sesuai spesifikasi atau penggunaan anggaran yang tidak transparan. Semua laporan itu, lanjutnya, tengah dihimpun dan disiapkan sebagai bagian dari langkah pelaporan resmi ke instansi berwenang sesuai hukum yang berlaku.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Junaidi menegaskan, pelaporan terhadap pengurus Formades tidak akan menghentikan langkah mereka. Sebaliknya, hal itu menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan yang dilakukan telah menyentuh titik rawan yang berusaha ditutup-tutupi oleh oknum tertentu. Ia mengingatkan bahwa kepala desa bukan penguasa mutlak, dan dana desa bukanlah milik pribadi, melainkan anggaran negara yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Dalam pandangan Junaidi, reaksi berlebihan seperti pelaporan ke APH tanpa dasar kuat, menunjukkan ketakutan terhadap transparansi. Ia menilai, apabila seorang kepala desa bekerja benar, maka tidak ada alasan untuk takut diawasi atau dikritik. Justru, kepala desa seharusnya berterima kasih karena pengawasan bisa mencegah kesalahan yang mungkin merugikan masyarakat atau dirinya sendiri.

Formades, sebagai organisasi yang berbasis partisipasi publik, memiliki komitmen kuat untuk terus mendampingi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa. Junaidi juga menegaskan bahwa lembaganya tak akan mundur hanya karena dihadapkan dengan ancaman hukum. Bagi mereka, yang terpenting adalah keberpihakan terhadap warga desa dan integritas dalam mengungkap kebenaran.

Ia pun menyerukan kepada seluruh pengurus DPC Formades Aceh Tenggara agar tidak gentar menghadapi tekanan. Semua data dan dokumen yang dibutuhkan sebagai dasar pengaduan tengah disiapkan. Junaidi juga meminta masyarakat untuk tidak takut menyampaikan keluhan atau laporan apabila menemukan kejanggalan di desa masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.

Menutup pernyataannya, Junaidi kembali menegaskan bahwa pembangunan desa bukanlah ruang tertutup yang kebal kritik. Ketika anggaran negara sudah menyentuh hingga ke dusun-dusun, maka setiap elemen masyarakat memiliki hak untuk tahu, mengawasi, dan menanyakan. Formades, kata dia, hanya menjalankan fungsi itu secara konsisten dan bertanggung jawab. Dan jika karena itu harus dilaporkan, maka itu hanya akan memperkuat semangat mereka dalam melawan penyimpangan dan membela kepentingan rakyat desa. (TIM)

Berita Terkait

BPK Ungkap Kesalahan Klasifikasi Belanja di Aceh Tenggara, BPKD Harus Menjelaskan Aliran Dana Beasiswa Rp100 Juta
BPK Temukan Salah Penganggaran Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Subsidi Sembako Dicatat Jadi Belanja Barang di Aceh Tenggara
BPK Temukan Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Bangunan Baru Dicatat Jadi Belanja Barang dan Jasa di Aceh Tenggara
Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf
Kepala SDN 1 Biak Muli Diduga Jual Aset Negara Tanpa Lelang, Proyek Revitalisasi APBN 2026 Senilai Rp1 Miliar Lebih Diminta Diaudit
Dunia Pendidikan Tercoreng, Kepala SMAN 1 Lawe Alas Aceh Tenggara Terjerat Dugaan Pungl
Sinergi untuk Aceh Tenggara yang Aman, Kapolres Agara Gelar Temu Ramah Bersama Wartawan dan LSM
Mengukir Jejak, Melanjutkan Amanah : Polres Aceh Tenggara Sambut Pemimpin Baru dengan Semangat Presisi

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:03 WIB

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen, Polda Aceh: Jika Terbukti Tindakan Tegas akan Diambil

Berita Terbaru