Ditjen Pemasyarakatan Soroti Urgensi Checks and Balances dalam Penyusunan DIM RUU KUHAP

REDAKSI MEDAN

- Redaksi

Jumat, 23 Mei 2025 - 13:26 WIB

50124 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan pentingnya prinsip checks and balances antar aparat penegak hukum dalam forum Rapat Koordinasi dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang digelar di Jakarta,RPabu (21/5).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaring partisipasi publik secara luas untuk penyempurnaan hukum acara pidana Indonesia.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga dalam penyusunan RUU KUHAP agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan antar aparat penegak hukum.

Menurutnya, pemasyarakatan memiliki peran strategis yang menyangkut pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, hingga pengamatan terhadap warga binaan.

“Hal ini sangat penting ke depan, karena fungsi pemasyarakatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Penyusunan RUU KUHAP harus menjamin keseimbangan kewenangan di setiap tahap proses peradilan,” tegas Mashudi.

Kehadiran Ditjenpas dalam forum ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya memperkuat proses penegakan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak tersangka, terdakwa, narapidana, serta korban tindak pidana.

Mashudi juga menggarisbawahi pentingnya harmonisasi sistem peradilan pidana terpadu agar sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan standar internasional.

Forum penyusunan DIM RUU KUHAP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian, akademisi, advokat, hingga organisasi masyarakat sipil.

Dirjen DJPP, Dhahana Putra, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi publik yang penting untuk menjaring masukan substantif dan konstruktif dalam penyusunan RUU KUHAP. (AVID)

Berita Terkait

Momen Istimewa di Tanah Suci, Jamaah PT Labbaika Haramain Wisata Sambangi Masjid Namirah yang Sarat Sejarah Islam
Mengenal Inovasi Hijau BUMN, PTPN IV PalmCo Edukasi Generasi Muda tentang Masa Depan Sawit Berkelanjutan
DPD GMNI SUMUT DESAK KPK PERIKSA BOBBY NASUTION, USUT TUNTAS SKANDAL PROYEK JALAN SIPIONGOT
Lapas Binjai Tantang FaktaNews24.com Buktikan Tuduhan! Dinilai Sebarkan Informasi Tak Berdasar, Siap Adukan ke Dewan Pers dan Tempuh Jalur Hukum
Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Rutan Labuhan Deli Hadirkan Kepedulian dengan Menyalurkan 21 Paket Sembako kepada Masyarakat
Penuh Kehangatan dan Haru, Rutan Labuhan Deli Lepas Rindawati Sinaga Memasuki Masa Purnabakti
Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran
Rutan Tanjung Pura Semarakkan Hari Bakti IMIPAS ke-2 Dengan Pemasangan Umbul Umbul

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:03 WIB

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen, Polda Aceh: Jika Terbukti Tindakan Tegas akan Diambil

Berita Terbaru