Surat Kepala Sekolah Bikin Geger, Wali Murid SD IT Darul Azhar Merasa Dipaksa

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Rabu, 23 Juli 2025 - 19:07 WIB

50365 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTACANE  | Dugaan praktik terselubung yang mendorong siswa membeli buku di sekolah kembali terjadi. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada SD Swasta IT Darul Azhar di Kabupaten Aceh Tenggara, yang diketahui mengeluarkan surat edaran kepada para orang tua murid terkait pembelian buku paket senilai lebih dari satu juta rupiah. Dalam surat itu, pihak sekolah menyatakan bahwa buku paket dapat dibeli langsung di sekolah atau toko buku, sebuah frasa yang dinilai membingungkan dan berpotensi melanggar prinsip dasar pendidikan yang seharusnya bebas biaya.

Surat yang diteken oleh Kepala Satuan Pendidikan SD Swasta IT Darul Azhar, Arif Noprianda, S.Pd., menjadi bukti kuat dari adanya dugaan anjuran pembelian buku yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan dasar yang dijamin negara. Di dalam surat tersebut tercantum daftar lengkap buku paket, penulis, kurikulum, dan harga satuan hingga jumlah total yang menembus angka satu juta rupiah.

Pernyataan dalam surat itu, “Untuk itu, kami sampaikan bahwa buku paket dapat dibeli di sekolah atau toko buku,” menjadi sorotan utama yang memicu kontroversi. Kalimat tersebut memberi kesan bahwa pihak sekolah seolah mendorong pembelian buku secara langsung dari satuan pendidikan, yang jika tidak ditindak, dapat menjadi preseden buruk dalam sistem pendidikan di daerah.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPD LSM Penjara Provinsi Aceh, Pajri Gegoh, menyebut surat edaran tersebut sebagai bentuk nyata dari potret buram pendidikan dasar yang masih membebani orang tua siswa dengan berbagai dalih administrasi. Ia menilai surat tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi wajib belajar tanpa pungutan biaya.

“Ini adalah bentuk penyimpangan yang terang benderang. Negara sudah menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, termasuk di sekolah swasta yang menerima dana BOS. Tapi justru sekolah malah mengedarkan surat yang mengarahkan wali murid membeli buku,” ujar Gegoh dengan nada tajam.

Ia mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 yang mempertegas bahwa biaya pendidikan dasar harus ditanggung negara. Dalam konteks ini, SD Swasta yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap wajib mengikuti prinsip pendidikan gratis. Hal ini juga ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk pengadaan buku dan sekolah tidak boleh menarik pungutan kepada siswa tanpa dasar hukum yang jelas.

“Sekolah tidak punya dasar regulasi untuk mengarahkan pembelian buku kepada siswa, apalagi sampai menyebut sekolah sebagai tempat pembelian. Kalau itu terjadi, ini sudah mengarah pada praktik jual beli terselubung yang dilarang keras oleh undang-undang,” tegasnya.

Menurutnya, jika pengadaan buku memang dibutuhkan, sekolah dapat menggunakan dana BOS dengan sistem pengadaan melalui SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). Skema ini sudah diatur secara nasional dan transparan, guna menghindari praktik pungutan liar yang membebani masyarakat.

Pajri Gegoh menambahkan bahwa sejumlah wali murid telah menyampaikan keberatan secara langsung kepadanya. Mereka merasa dibebani oleh kebijakan yang tidak transparan dan mengarah pada pemaksaan halus meski secara tertulis tidak dinyatakan sebagai kewajiban.

“Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sekaligus mengevaluasi kebijakan internal sekolah yang tidak berpihak pada hak siswa atas pendidikan bebas biaya,” katanya.

Merespons kritik tersebut, Kepala SD Swasta IT Darul Azhar, Arif Noprianda, saat dikonfirmasi pada Rabu, 23 Juli 2025, membenarkan bahwa surat edaran itu memang dikeluarkan. Ia berdalih bahwa niat sekolah adalah mempermudah akses pembelian buku bagi orang tua, termasuk dengan opsi pembayaran cicilan, dan menyatakan bahwa tidak ada unsur pemaksaan.

“Memang surat itu kami edarkan, namun itu hanya bentuk fasilitasi bagi wali murid. Karena ada keberatan dari beberapa orang tua, kami memutuskan untuk membatalkan edaran tersebut dan akan menggelar rapat bersama wali murid. Saat ini penjualan buku sudah kami hentikan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Namun demikian, pembatalan surat edaran ini tidak lantas menghapus persoalan. Fakta bahwa surat tersebut sempat dikeluarkan dan menyebut secara eksplisit bahwa buku dapat dibeli di sekolah sudah cukup menjadi alarm keras bagi pengawas pendidikan di daerah.

Surat edaran ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lembaga pendidikan swasta di Aceh Tenggara masih lemah. Praktik-praktik administratif yang menjurus pada pungutan terselubung seperti ini tidak hanya melukai rasa keadilan sosial, tetapi juga menodai komitmen negara terhadap pendidikan dasar yang merata dan bebas biaya.

LSM Penjara Aceh mendesak agar Kepala Sekolah tidak hanya diminta klarifikasi, tetapi juga diberi sanksi administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku, agar menjadi efek jera bagi satuan pendidikan lainnya yang coba memainkan celah hukum demi keuntungan tertentu.

Pendidikan tidak boleh dijadikan ladang komersialisasi. Surat edaran seperti ini bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pendidikan nasional. Jika dibiarkan, praktik seperti ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak boleh diam. Saatnya bertindak tegas sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar runtuh.

Laporan Salihan Beruh

Berita Terkait

BPK Temukan Salah Penganggaran Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Subsidi Sembako Dicatat Jadi Belanja Barang di Aceh Tenggara
BPK Temukan Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Bangunan Baru Dicatat Jadi Belanja Barang dan Jasa di Aceh Tenggara
Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf
Kepala SDN 1 Biak Muli Diduga Jual Aset Negara Tanpa Lelang, Proyek Revitalisasi APBN 2026 Senilai Rp1 Miliar Lebih Diminta Diaudit
Dunia Pendidikan Tercoreng, Kepala SMAN 1 Lawe Alas Aceh Tenggara Terjerat Dugaan Pungl
Sinergi untuk Aceh Tenggara yang Aman, Kapolres Agara Gelar Temu Ramah Bersama Wartawan dan LSM
Mengukir Jejak, Melanjutkan Amanah : Polres Aceh Tenggara Sambut Pemimpin Baru dengan Semangat Presisi
Rp134 Juta Dana Ketahanan Pangan Lembah Haji Diduga Sarat Kejanggalan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Jumat, 13 November 2026 - 21:39 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran

Jumat, 6 November 2026 - 16:17 WIB

Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan

Senin, 2 November 2026 - 20:59 WIB

IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029

Minggu, 1 November 2026 - 05:50 WIB

T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:47 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Banjir, Drainase Buruk dan Lampu Jalan Mati, Warga Medan Tuntungan Sampaikan Keluhan ke Eko Sitepu

Berita Terbaru