Gaji Perangkat Dibayar Cuma 5 Bulan, Pj. Kades Alasan SK Lama, BPK Tak Terima

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Selasa, 8 Juli 2025 - 12:43 WIB

501,536 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTACANE | Bau busuk pengelolaan Dana Desa kembali tercium dari Kute Lawe Tawakh, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Penjabat (Pj.) Pengulu, Jumatidin, menjadi sorotan tajam warga dan lembaga desa. Ia dituding bertindak sewenang-wenang, tidak transparan, dan arogan dalam menjalankan pemerintahan kute. Dugaan pelanggaran anggaran pun menyeruak.

Puncaknya terjadi pekan lalu. Ketua Badan Permusyawaratan Kute (BPK), Saliman, melangkah tegas: melaporkan Jumatidin ke Bupati Aceh Tenggara, H.M. Muhammad Salim Fakhri, S.E., M.M. Laporan itu bukan sekadar formalitas. Lebih dari 50 warga turut mengiringi Saliman ke kantor bupati, membawa bukti, keresahan, dan tuntutan: copot Jumatidin dari jabatannya!

“Ini bukan urusan pribadi, ini menyangkut hak dan uang masyarakat. Kami tidak lagi bisa diam,” kata Saliman pada Selasa, 2 Juli 2025.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu titik persoalan adalah proyek rehabilitasi jembatan tani. Dari total anggaran Rp47 juta yang tercantum dalam dokumen APBDes tahap pertama tahun anggaran 2025, hanya terlihat pengecoran sepanjang 7 meter. Tanpa papan proyek. Tanpa rincian biaya. Masyarakat menilai pelaksanaan pekerjaan itu janggal dan tak sepadan dengan anggaran yang dikeluarkan.

“Di atas kertas tertulis rehab jembatan, tapi di lapangan cuma cor-cor semen 7 meter. Uang rakyat dikemanakan?” ujar seorang warga yang ikut mengantar laporan ke Bupati.

Tak hanya itu, pemotongan gaji perangkat desa turut menambah bara dalam konflik ini. Gaji yang seharusnya dibayarkan untuk sembilan bulan, oleh Pj. Pengulu hanya diberikan untuk lima bulan. “Kami tahu betul anggarannya tersedia. Tapi dia (Jumatidin) beralasan macam-macam. Ini bukan negara pribadi,” ujar Kepala Dusun Lawe Tawakh yang meminta namanya tak disebut karena alasan keamanan.

Dugaan penyimpangan tak berhenti di sana. Ketua BPK membeberkan, sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan tak jelas pelaksanaannya. Seperti normalisasi sungai (Rp50 juta), kegiatan FHBI (Rp25 juta), dana PAUD (Rp20 juta), dan program PKTD (Rp10 juta). “Semua tertulis, tapi pelaksanaannya nihil atau asal-asalan. Rakyat dipermainkan,” kata Saliman.

Kemarahan warga kian membuncah saat mengetahui Pj. Pengulu kerap tak berada di tempat. Urusan administrasi desa terbengkalai. Bahkan, saat orang tua bendahara kute meninggal dunia, Jumatidin tak datang untuk melayat.

“Di sinilah kami makin yakin, dia tidak punya kepedulian. Warga kehilangan kepercayaan,” kata seorang warga lainnya.

Bahkan konflik sempat memanas antara Pj. Pengulu dengan Imam Kute. Saling bentak terjadi hanya karena kegiatan FHBI 1 Muharram 1447 H tidak dijalankan, padahal dananya tersedia dan tertuang dalam APBDes. “Dia bukan hanya arogan, tapi sudah melecehkan lembaga adat dan agama,” ujar Kepala Dusun dengan nada tinggi.

Dihubungi secara terpisah, Jumatidin tak tinggal diam. Ia mengklaim seluruh kegiatan desa dikerjakan sesuai ketentuan. Ia juga mengakui sempat membayar gaji perangkat desa hanya lima bulan karena SK belum diterbitkan oleh pejabat sebelumnya.

“Setelah saya koordinasi dengan camat, saya bayar kekurangannya. Sekarang sudah sembilan bulan lunas,” ujar Jumatidin, sembari memperlihatkan dokumen foto kegiatan.

Ia membantah tudingan bahwa dirinya tidak transparan. Menurutnya, semua kegiatan desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Terkait laporan BPK ke bupati, Jumatidin menyebut itu didorong oleh ambisi politik.

“Motifnya jelas. Ada oknum yang ingin menduduki jabatan Pj. Pengulu. Mereka mainkan isu untuk menjatuhkan saya,” katanya tanpa menyebut nama.

Bagi warga Lawe Tawakh, ini bukan sekadar konflik personal. Mereka menganggap krisis kepemimpinan di tingkat desa sudah mengancam tatanan pemerintahan lokal. Bupati Aceh Tenggara diminta turun tangan secara langsung, mengevaluasi laporan, dan mengambil tindakan tegas.

“Kami tidak ingin uang rakyat jadi bancakan. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk untuk desa-desa lain,” kata Saliman.

Warga juga menyatakan siap memberikan kesaksian dan bukti lengkap kepada inspektorat atau aparat penegak hukum. Bahkan bila perlu, mereka akan mengajukan laporan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.

“Kami tidak mau ditipu oleh orang yang duduk di kursi pengabdian tapi hanya mencari keuntungan pribadi,” tegas salah satu tokoh masyarakat. (TIM)

Berita Terkait

BPK Temukan Salah Penganggaran Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Subsidi Sembako Dicatat Jadi Belanja Barang di Aceh Tenggara
BPK Temukan Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Bangunan Baru Dicatat Jadi Belanja Barang dan Jasa di Aceh Tenggara
Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf
Kepala SDN 1 Biak Muli Diduga Jual Aset Negara Tanpa Lelang, Proyek Revitalisasi APBN 2026 Senilai Rp1 Miliar Lebih Diminta Diaudit
Dunia Pendidikan Tercoreng, Kepala SMAN 1 Lawe Alas Aceh Tenggara Terjerat Dugaan Pungl
Sinergi untuk Aceh Tenggara yang Aman, Kapolres Agara Gelar Temu Ramah Bersama Wartawan dan LSM
Mengukir Jejak, Melanjutkan Amanah : Polres Aceh Tenggara Sambut Pemimpin Baru dengan Semangat Presisi
Rp134 Juta Dana Ketahanan Pangan Lembah Haji Diduga Sarat Kejanggalan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Jumat, 13 November 2026 - 21:39 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran

Jumat, 6 November 2026 - 16:17 WIB

Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan

Senin, 2 November 2026 - 20:59 WIB

IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029

Minggu, 1 November 2026 - 05:50 WIB

T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:47 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Banjir, Drainase Buruk dan Lampu Jalan Mati, Warga Medan Tuntungan Sampaikan Keluhan ke Eko Sitepu

Berita Terbaru