Lambat Terbitkan Akta Kematian, Dukcapil Bekasi Utara Dipertanyakan

REDAKSI MEDAN

- Redaksi

Kamis, 29 Mei 2025 - 14:56 WIB

50113 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bekasi Utara — Lambatnya penerbitan akta kematian almarhumah Dorothea Sri Upiyah memicu kekecewaan keluarga, yang mempertanyakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bekasi Utara. Dua bulan sejak pengajuan, dokumen kematian belum juga terbit, meskipun seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Theodorus, anak almarhumah sekaligus pengurus dokumen, menilai permasalahan bukan terletak pada kelengkapan berkas, melainkan pada ketidaksesuaian data dalam sistem. Ia menyebut sistem masih mencatat adik kandungnya sebagai anggota Kartu Keluarga (KK) almarhumah, meskipun adiknya telah lama pindah domisili ke Lampung dan memiliki KK serta KTP sendiri.

> “Semua syarat saya serahkan lengkap. Tapi saya disuruh menunggu karena sistem masih mengaitkan adik saya dengan KK ibu, padahal dia sudah berdomisili di Lampung,” kata Theodorus, Kamis (29/5/2025).

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ironisnya, pihak kecamatan menyarankan agar validasi dilakukan secara manual ke Dukcapil Lampung, yang menurut keluarga justru menambah beban logistik dan biaya.

> “Seharusnya ini bisa diurus secara terintegrasi. Masa sistem digital nasional tidak bisa mengakomodasi data lintas wilayah?” tambahnya.

Keterlambatan ini mencerminkan lemahnya interoperabilitas sistem kependudukan yang diklaim sudah terintegrasi secara nasional. Ketergantungan pada verifikasi manual antarwilayah menjadi sorotan serius, mengingat dampaknya terhadap masyarakat yang tengah menghadapi situasi duka.

Di sisi lain, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kontras tajam. Meski tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 94,8 persen, kepuasan terhadap layanan administrasi publik justru berada di bawah 50 persen.

Direktur Riset Indikator, Adam Kamil, menilai kesenjangan ini sebagai sinyal lemahnya birokrasi.

> “Publik mengapresiasi gaya kepemimpinan, tapi urusan teknis seperti administrasi kependudukan masih jadi keluhan utama,” ujarnya.

Kasus di Bekasi Utara menjadi potret nyata tantangan layanan publik di era digital. Sistem yang seharusnya mempermudah justru menyulitkan, terutama saat masyarakat menghadapi momen krusial seperti mengurus akta kematian.(RS)

Berita Terkait

Momen Istimewa di Tanah Suci, Jamaah PT Labbaika Haramain Wisata Sambangi Masjid Namirah yang Sarat Sejarah Islam
Mengenal Inovasi Hijau BUMN, PTPN IV PalmCo Edukasi Generasi Muda tentang Masa Depan Sawit Berkelanjutan
DPD GMNI SUMUT DESAK KPK PERIKSA BOBBY NASUTION, USUT TUNTAS SKANDAL PROYEK JALAN SIPIONGOT
Lapas Binjai Tantang FaktaNews24.com Buktikan Tuduhan! Dinilai Sebarkan Informasi Tak Berdasar, Siap Adukan ke Dewan Pers dan Tempuh Jalur Hukum
Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Rutan Labuhan Deli Hadirkan Kepedulian dengan Menyalurkan 21 Paket Sembako kepada Masyarakat
Penuh Kehangatan dan Haru, Rutan Labuhan Deli Lepas Rindawati Sinaga Memasuki Masa Purnabakti
Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran
Rutan Tanjung Pura Semarakkan Hari Bakti IMIPAS ke-2 Dengan Pemasangan Umbul Umbul

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:03 WIB

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen, Polda Aceh: Jika Terbukti Tindakan Tegas akan Diambil

Berita Terbaru