Terkait Pemotongan Dana untuk Aceh, SAPA Minta Pemerintah Pusat Tidak Lupa Sejarah

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:14 WIB

50134 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mengecam keras kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran untuk Aceh. Ia menilai keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan pengingkaran terhadap komitmen pemulihan Aceh pascakonflik.

“Dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam membangun kembali Aceh yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Pemotongan ini bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengkhianati hak rakyat Aceh,” tegas Fauzan, Kamis, 6 Februari 2025.

Menurutnya, sejak perjanjian damai, Dana Otsus menjadi instrumen utama dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Namun, kebijakan pemotongan ini justru mengancam harapan rakyat Aceh untuk kesejahteraan.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika ada penyalahgunaan, yang harus dihukum adalah pelaku korupsi, bukan rakyat Aceh yang dikorbankan dengan pemangkasan anggaran. Pemerintah pusat harus bersikap adil dan tidak menjadikan Aceh sebagai korban kebijakan yang merugikan,” lanjutnya.

SAPA mendesak pemerintah pusat tidak hanya mengembalikan anggaran yang dipotong, tetapi juga menambah alokasi Dana Otsus demi percepatan pembangunan di Aceh. Selain itu, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan agar lebih transparan dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Fauzan juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak melupakan sejarah dan pengorbanan Aceh dalam berdirinya Republik Indonesia.

“Aceh adalah daerah modal bagi NKRI. Seharusnya, Aceh menjadi prioritas pembangunan, bukan justru diperlakukan sebaliknya. Apa yang diberikan kepada Aceh saat ini tidak sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan Aceh untuk republik ini,” katanya.

“Dana Otsus seharusnya ditambah, bukan dikurangi, mengingat Aceh masih tertinggal dibandingkan daerah lain,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menoreh luka baru bagi rakyat Aceh.

“Jangan sampai Aceh kembali merasa dikhianati. Pemerintah pusat harus menunjukkan komitmen yang tulus untuk membangun Aceh,” pungkasnya.

Fauzan juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini.

“Jangan biarkan hak kita dirampas secara sepihak. Semua pihak harus melakukan protes agar pemerintah pusat sadar bahwa kebijakan yang tidak adil ini harus dihentikan,” tutupnya.

Berita Terkait

1. Kabar Rumah Tangga Mualem dan Bunda Salma Kembali Jadi Sorotan, Isu PAW Kursi DPRA Ikut Mencuat
Ketua IWO Indonesia Provinsi Aceh Kecam Pernyataan Oknum Pejabat BPJN Aceh yang Dinilai Merendahkan Profesi Wartawan
Kapolda Aceh Pimpin Sertijab 7 Pejabat Utama dan 9 Kapolres Jajaran Polda Aceh
Wakil Ketua DPRA Ali Basrah: Soal Anggaran JKA Tak Bisa Tergesa, APBA Perubahan Harus Ikuti PP 12/2019
Kekompakan Forkopimda Aceh Kunci Pemulihan dan Pembangunan
Sekjen DPW FANST Respons Counter Polri Nusantara Aceh: “Tangkap Dan Sikat Habis Mafia Illegal Logging Tanpa Pengecualian”
Solidaritas Pemuda Mahasiswa Aceh Selatan Serukan Dukungan Moral untuk Pemerintah dan Kepemimpinan Bupati H. Mirwan
PW SEMMI ACEH Mendesak Aparat Penegak Hukum Untuk Mengusut Tuntas Mafia Mafia Minyak Di Aceh

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 03:15 WIB

Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Catat Rp8,9 Miliar sebagai Belanja Barang dan Jasa, BPK Tegaskan Seharusnya Masuk Belanja Modal

Kamis, 19 November 2026 - 06:14 WIB

BPK Ungkap Kesalahan Klasifikasi Belanja di Aceh Tenggara, BPKD Harus Menjelaskan Aliran Dana Beasiswa Rp100 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 03:55 WIB

BPK Temukan Salah Penganggaran Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Subsidi Sembako Dicatat Jadi Belanja Barang di Aceh Tenggara

Rabu, 18 November 2026 - 00:29 WIB

Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Kepala SDN 1 Biak Muli Diduga Jual Aset Negara Tanpa Lelang, Proyek Revitalisasi APBN 2026 Senilai Rp1 Miliar Lebih Diminta Diaudit

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:27 WIB

Dunia Pendidikan Tercoreng, Kepala SMAN 1 Lawe Alas Aceh Tenggara Terjerat Dugaan Pungl

Kamis, 23 Juli 2026 - 02:13 WIB

Sinergi untuk Aceh Tenggara yang Aman, Kapolres Agara Gelar Temu Ramah Bersama Wartawan dan LSM

Sabtu, 18 Juli 2026 - 22:21 WIB

Mengukir Jejak, Melanjutkan Amanah : Polres Aceh Tenggara Sambut Pemimpin Baru dengan Semangat Presisi

Berita Terbaru