Darah dan Keringat Ojol Jadi Tumbal Algoritma, Ketika Keadilan Hanya Milik Mereka yang Berdasi, Ini Kata Ranny Fahd A Rafiq

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Kamis, 12 Maret 2026 - 22:03 WIB

5061 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Di bawah sengatan matahari yang membakar aspal kota kota besar jutaan jaket ojol membelah kemacetan demi butiran rupiah yang kian mengecil. Namun, di balik kecepatan aplikasi yang memanjakan konsumen, tersimpan duka mendalam para pengemudi yang nasibnya kini digantung pada algoritma yang dingin dan tak berperasaan.

Fenomena “prekaritas” atau ketidakpastian hidup ini bukan lagi sekadar teori akademis, melainkan realitas getir yang merampas martabat para pahlawan transportasi kita.

Delapan dekade telah berlalu sejak proklamasi dikumandangkan, namun bagi jutaan rakyat kecil, kemerdekaan sejati masih terasa seperti fatamorgana di tengah terik jalanan ibu kota, ujar Ranny Fahd A Rafiq, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, di Jakarta pada Kamis, (12/3/2025).

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data Bank Dunia menyiratkan realitas getir, di mana 196 juta penduduk dari total 286 juta jiwa masih bergulat dalam jeratan kemiskinan yang mencekik, papar istri dari Ketua Umum DPP BAPERA ini.

Di era transformasi digital, penjajahan tidak lagi datang dalam wujud seragam militer asing, melainkan menjelma menjadi sistem algoritma kaku dan tak berwajah, ungkap Artis dan Seniman tersebut.

Berdasarkan pengakuan beberapa pengemudi, biaya transportasi Rp30.000 terbagi Rp17.000 untuk driver dan Rp13.000 bagi aplikator, sebuah persentase yang mencekik, cetus pemilik Album Cinta dan Jenaka itu.

Aplikator mungkin menyebutnya kesepakatan kemitraan, namun secara sosiologis, banyak pakar ekonomi menyebut ini prekaritas, kondisi pekerja yang berada dalam ketidakpastian finansial ekstrem akibat potongan tidak transparan, tutur Ranny Fahd A Rafiq.

Para pengemudi ojek daring, yang menjadi denyut nadi mobilitas masyarakat, kini terperangkap dalam siklus kesulitan ekonomi mendalam, imbuh Anggota DPR RI Komisi IX tersebut.

Mereka adalah pahlawan ekonomi yang menanggung seratus persen risiko operasional, mulai dari bahan bakar, cicilan kendaraan, hingga ancaman kecelakaan di lapangan, sahut Wakil Ketua Umum PP-KPPG ini.

Namun, di balik kerja keras tersebut, porsi pendapatan seringkali disunat sepihak oleh perusahaan melalui pemotongan tidak masuk akal, jelas Bendahara Umum Ormas MKGR.

Angka potongan mencapai 43 persen bukanlah sekadar statistik, melainkan simbol nyata eksploitasi manusia yang dibungkus rapi dalam istilah kemitraan, tegas Ranny Fahd A Rafiq.

Dalam kacamata sosiologis, kondisi ini disebut jebakan di mana seseorang bekerja keras namun tetap berada di ambang jurang kemiskinan, tambah wanita inspiratif ini.

Negara maju membangun kesejahteraan melalui sistem yang memanusiakan pekerja, sementara kita masih terjebak pola pikir yang memeras pihak lemah, keluh Ranny Fahd A Rafiq.

Pemerintah sejatinya telah mengatur batas potongan maksimal, namun regulasi seringkali hanya menjadi pajangan saat berhadapan dengan taktik “biaya siluman”, beber politisi tersebut.

Di Amerika Serikat, sistem harga berbasis algoritma memang mengambil komisi besar, namun diikuti tanggung jawab asuransi komersial masif, ulas Ranny Fahd A Rafiq.

Inggris melalui putusan pengadilan bersejarah telah mengakui pengemudi sebagai pekerja, memberikan akses tunjangan hari libur dan jaminan pensiun, terang tokoh masyarakat ini.

Eropa, khususnya Prancis dan Spanyol, menerapkan aturan ketat yang menjamin pendapatan bersih minimum per jam, memutus mata rantai penghisapan nilai ekonomi, jabarkan Ranny Fahd A Rafiq.

Perbandingan ini membuka mata bahwa masalah utama di Indonesia bukan sekadar besaran persentase, melainkan absennya perlindungan sosial memadai bagi pengemudi, simpul wakil rakyat ini.
Visi besar Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai jika tulang punggung ekonomi digital dibiarkan hidup dalam ketimpangan meruncing, tandas Ranny Fahd A Rafiq.

Program ekonomi kerakyatan harus menjadi kompas kebijakan, memprioritaskan martabat manusia di atas sekadar akumulasi keuntungan korporasi raksasa, saran ibu ini.
Pemerintah harus berani melakukan audit algoritma secara transparan agar setiap rupiah yang dibayarkan konsumen terdistribusi secara adil, tuntut Ranny Fahd A Rafiq.

Ketidakadilan seringkali dipupuk oleh jargon hukum yang rumit, padahal keadilan sebenarnya adalah soal keseimbangan timbangan antara keringat dan upah, tutup sosok wanita yang sangat peduli dengan driver Ojol ini.

Penulis: A.S.W

Berita Terkait

Niat Lunasi Kredit, Nasabah Malah Dipersulit Leasing yang Tahan BPKB Pakai Dalih Cross Collateral
APRI Boltim Sentil Pemprov Sulut: Negara Jangan Hanya Hadir Saat Menertibkan, Hadirlah Saat Rakyat Butuh Kepastian
SWI Jabar Pertegas Fungsi Kontrol Sosial, Dorong Keterbukaan Informasi dan Kemitraan Media yang Berkeadilan
Koramil 03/Batealit Laksanakan Patroli dan Monitoring SPPG Pekalongan dalam Rangka Gertak
Turun ke Sawah, Babinsa Bugel Bersama Petani Perkuat Semangat Ketahanan Pangan
Jaga Kondusivitas Karimunjawa, Kodim 0719/Jepara Perkuat Komsos di Kantor KUPP
Kala Si Jago Merah Mengamuk, Prajurit Satria Citrosomo Pasang Badan Jinakkan Kobaran Api di Jantung Jepara
Dandim Bagikan Sembako untuk Warga Kurang Mampu Sambut HUT TNI dan Kodam IV/Diponegoro

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Jumat, 13 November 2026 - 21:39 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran

Jumat, 6 November 2026 - 16:17 WIB

Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan

Senin, 2 November 2026 - 20:59 WIB

IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029

Minggu, 1 November 2026 - 05:50 WIB

T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:47 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Banjir, Drainase Buruk dan Lampu Jalan Mati, Warga Medan Tuntungan Sampaikan Keluhan ke Eko Sitepu

Berita Terbaru