KETIDAKSESUAIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PROYEK POKIR RP150 JUTA DI DESA CITAPEN JADI SOROTAN

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Sabtu, 21 Februari 2026 - 17:49 WIB

50116 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KETIDAKSESUAIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PROYEK POKIR RP150 JUTA DI DESA CITAPEN JADI SOROTAN

Kabupaten Bandung Barat, kupastuntasnews.com // 21 Februari 2026 Transparansi penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi perhatian publik. Proyek pengecoran jalan di Desa Citapen dengan nilai anggaran Rp150 juta dipertanyakan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan kondisi fisik di lapangan.

Ketua Pemantau Kinerja Pemerintah, Chandra SH, menilai terdapat kejanggalan serius. Menurutnya, proyek disebut telah selesai secara administratif, namun realisasi fisik di lokasi belum menunjukkan progres signifikan.
“Jika benar administrasi sudah dinyatakan selesai, sementara pekerjaan fisik belum tuntas, ini menimbulkan tanda tanya besar. Dana publik harus dikelola transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Situasi semakin membingungkan setelah muncul perbedaan keterangan dari pihak Kecamatan Cihampelas. Camat Cihampelas, Agus Rudianto, menyatakan urusan teknis berada pada kewenangan Kasi terkait. Namun, Kepala Seksi Bina Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Binwas), Asep, justru menegaskan bahwa secara administratif proyek belum dinyatakan selesai dan belum ada proses verifikasi akhir di tingkat kecamatan.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perbedaan pernyataan ini memicu pertanyaan publik mengenai alur pencairan dan penggunaan anggaran Rp150 juta tersebut. Hingga kini, kondisi jalan di Desa Citapen masih belum terealisasi sesuai harapan warga, terutama saat musim hujan yang memperparah aksesibilitas masyarakat.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penyalahgunaan anggaran negara yang menimbulkan kerugian dapat berimplikasi pidana. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak anggota dewan pengusul maupun pelaksana proyek. Upaya konfirmasi kepada pihak desa juga belum memperoleh tanggapan.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum di Kabupaten Bandung Barat melakukan penelusuran menyeluruh guna memastikan penggunaan dana publik berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan kepastian hukum atas dugaan ketidaksesuaian yang terjadi. ( Redaksi )

Berita Terkait

Sugianoor Dorong Peningkatan Kompetensi Wartawan, UKW SWI Kalsel Akhirnya Terlaksana
Niat Lunasi Kredit, Nasabah Malah Dipersulit Leasing yang Tahan BPKB Pakai Dalih Cross Collateral
APRI Boltim Sentil Pemprov Sulut: Negara Jangan Hanya Hadir Saat Menertibkan, Hadirlah Saat Rakyat Butuh Kepastian
Jawaban Singkat UPTD Wilayah VI Soal Paket Rp30,4 Miliar, Publik Pertanyakan Transparansi Dokumen
SWI Jabar Pertegas Fungsi Kontrol Sosial, Dorong Keterbukaan Informasi dan Kemitraan Media yang Berkeadilan
Koramil 03/Batealit Laksanakan Patroli dan Monitoring SPPG Pekalongan dalam Rangka Gertak
Turun ke Sawah, Babinsa Bugel Bersama Petani Perkuat Semangat Ketahanan Pangan
Jaga Kondusivitas Karimunjawa, Kodim 0719/Jepara Perkuat Komsos di Kantor KUPP

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Jumat, 13 November 2026 - 21:39 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran

Jumat, 6 November 2026 - 16:17 WIB

Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan

Senin, 2 November 2026 - 20:59 WIB

IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029

Minggu, 1 November 2026 - 05:50 WIB

T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:47 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Banjir, Drainase Buruk dan Lampu Jalan Mati, Warga Medan Tuntungan Sampaikan Keluhan ke Eko Sitepu

Berita Terbaru