‎Dugaan Penyalahgunaan Anggaran BUMDes di Desa Kerta mulya Mencuat

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Kamis, 15 Januari 2026 - 10:18 WIB

50111 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUPAS TUNTAS NEWS . COM Padalarang , Bandung Barat – Dugaan penyalahgunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencuat di Desa Kertamulya , Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
‎
‎Dugaan tersebut berawal dari aduan masyarakat yang enggan disebutkan identitasnya dan mempertanyakan pelaksanaan BUMDes yang dinilai tidak berjalan hingga memasuki tahun 2026.
‎
‎Menurut pengaduan warga, BUMDes Desa Kertajaya telah dibentuk dan disahkan melalui Peraturan Desa (Perdes) pada Oktober 2025. Namun hingga Januari 2026, belum terlihat adanya pelaksanaan kegiatan BUMDes di lapangan.
‎
‎“Saya heran, BUMDes di Desa Kertamulya sudah dibentuk dan disahkan lewat Perdes, tapi tidak ada pelaksanaan sama sekali. Anggarannya ke mana? Setahu saya, anggaran BUMDes itu 20 persen dari Dana Desa sebesar Rp1.571.532.000. Kalau 20 persen, berarti lebih dari Rp300 juta. Tapi sampai sekarang tidak jelas penggunaannya, padahal pengesahan sudah sejak Oktober 2025,” ungkap warga tersebut, Senin (5/1/2026).
‎
‎Menindaklanjuti aduan tersebut, awak media mencoba melakukan konfirmasi ke Kantor Desa Kertamulya pada Jumat (9/1/2026).
‎
‎Namun, awak media tidak bertemu langsung dengan Kepala Desa Kertamulya dan hanya bertemu dengan perangkat desa  Bubun.
‎
‎Dalam keterangannya, Bubun menjelaskan bahwa saat ini BUMDes baru mulai melakukan penggarapan lahan dan penanaman yang dimulai pada awal Januari 2026.
‎
‎“Baru penggarapan lahan dan baru ditanam di awal Januari. Kami juga pernah mempertanyakan ke pihak BUMDes kenapa baru sekarang dikerjakan. Kendalanya, BUMDes dan masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan belum ada kesepakatan dalam menjalankan program ketahanan pangan BUMDes,” jelas Bubun.
‎
‎Ia menambahkan, sempat terjadi perbedaan persepsi di masyarakat terkait pengelolaan dana BUMDes.
‎
‎“Keinginan sebagian warga itu uang BUMDes dibagikan langsung ke masyarakat. Asumsi warga, uang BUMDes itu dikasihkan ke warga,” pungkasnya.
‎
‎Lebih lanjut, Bubun menegaskan bahwa pihak desa mengklaim telah menjalankan tahapan sesuai aturan yang berlaku.
‎
‎“Kami dari pihak desa sudah melaksanakan sesuai aturan. BUMDes dibentuk dan dana sudah dikucurkan sekitar bulan Oktober 2025. Memang sampai sekarang belum ada hasil yang bisa masuk ke pendapatan desa,” ujarnya.
‎
‎Terkait besaran anggaran, Bubun menyebut dana yang direalisasikan tidak sebesar yang dipersepsikan masyarakat.
‎
‎“Dana desa yang diberikan untuk BUMDes sebesar Rp100 juta, karena Dana Desa tahap dua tidak jadi cair sebesar Rp300 jutaan lebih,” tutupnya.
‎
‎Perlu di ketahui alokasi minimal 20% Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan melalui BUMDes itu wajib sejak 2025, jadi tidak bisa dikurangi, justru ada dorongan agar melebihi 20% jika memungkinkan, karena ini amanat peraturan baru (Permendesa No. 2/2024) dan bertujuan produktif, bukan untuk pembangunan fisik semata. Pengurangan akan menjadi temuan audit dan berpotensi masalah hukum, karena dana ini harus dikelola BUMDes untuk kegiatan pangan seperti pertanian, peternakan, atau perikanan, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak pengurus BUMDes serta Kepala Desa Kertajaya guna mendapatkan keterangan lanjutan terkait dugaan tersebut.

*Team investigasi *
‎

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita Terkait

Sugianoor Dorong Peningkatan Kompetensi Wartawan, UKW SWI Kalsel Akhirnya Terlaksana
Niat Lunasi Kredit, Nasabah Malah Dipersulit Leasing yang Tahan BPKB Pakai Dalih Cross Collateral
APRI Boltim Sentil Pemprov Sulut: Negara Jangan Hanya Hadir Saat Menertibkan, Hadirlah Saat Rakyat Butuh Kepastian
Jawaban Singkat UPTD Wilayah VI Soal Paket Rp30,4 Miliar, Publik Pertanyakan Transparansi Dokumen
SWI Jabar Pertegas Fungsi Kontrol Sosial, Dorong Keterbukaan Informasi dan Kemitraan Media yang Berkeadilan
Koramil 03/Batealit Laksanakan Patroli dan Monitoring SPPG Pekalongan dalam Rangka Gertak
Turun ke Sawah, Babinsa Bugel Bersama Petani Perkuat Semangat Ketahanan Pangan
Jaga Kondusivitas Karimunjawa, Kodim 0719/Jepara Perkuat Komsos di Kantor KUPP

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Jumat, 13 November 2026 - 21:39 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran

Jumat, 6 November 2026 - 16:17 WIB

Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan

Senin, 2 November 2026 - 20:59 WIB

IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029

Minggu, 1 November 2026 - 05:50 WIB

T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:47 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Banjir, Drainase Buruk dan Lampu Jalan Mati, Warga Medan Tuntungan Sampaikan Keluhan ke Eko Sitepu

Berita Terbaru