Pekanbaru Riau. Isu defisit keuangan yang menerpa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya dijawab lugas oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Taufik Oesman Hamid. Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau menyebutkan, daerah ini berpotensi mengalami defisit anggaran hingga Rp3,5 triliun pada tahun 2025.
Menurut Taufik, potensi defisit ini muncul setelah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024. Ia memaparkan, realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 85,38 persen dari target yang ditetapkan.
“Ini menyebabkan pendapatan tidak tercapai sekitar Rp1,6 triliun lebih, yang berdampak langsung pada tunda bayar berbagai kegiatan di 2024,” jelas Taufik saat meninjau stok sembako di Gudang Bulog, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (24/3/2025).
Kondisi tersebut, lanjutnya, membawa efek domino ke tahun anggaran 2025. Bapenda Riau diminta melakukan simulasi ulang (exercise) atas potensi pendapatan yang diperkirakan akan turun lebih dari Rp1,3 triliun. Alhasil, pendapatan daerah tahun ini diproyeksikan hanya sekitar Rp8,2 triliun.
“Penurunan terbesar terjadi di Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 triliun, diikuti pendapatan transfer turun Rp190 miliar lebih, dan pendapatan lain-lain juga terkoreksi,” ujarnya.
Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami peningkatan. Selain belanja yang telah dianggarkan sebesar Rp9,5 triliun di APBD murni 2025, pemerintah juga harus menanggung tunda bayar tahun sebelumnya sebesar Rp916 miliar lebih. Ditambah lagi, tunda salur bagi hasil kabupaten/kota Rp550 miliar, beban pajak (PFK) Rp39 miliar, dan kekurangan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp705 miliar.
“Kalau kita totalkan, kebutuhan belanja mencapai Rp11,7 triliun lebih. Dengan pendapatan hanya Rp8,2 triliun, maka potensi defisitnya ada di angka Rp3,5 triliun,” jelas Taufik.
Ia menegaskan, Pemprov Riau telah menyiapkan langkah efisiensi ketat. Meski begitu, pelayanan publik tetap akan menjadi prioritas utama.
“Bapak Gubernur sudah instruksikan untuk melakukan efisiensi, tapi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak boleh terganggu,” ucapnya.
Terkait kabar defisit yang hanya sekitar Rp132 miliar sebagaimana yang disebut-sebut beberapa pihak, Taufik membenarkan, namun menegaskan bahwa angka tersebut merujuk pada defisit yang tercatat di buku APBD murni 2025.
“Itu memang angka defisit formal yang tertuang dalam APBD, dan rencananya akan ditutupi dari SiLPA. Tapi persoalan besarnya adalah dampak riil dari rendahnya pendapatan 2024 yang berimbas ke 2025,” tandasnya.
Ia menyebut, Pemprov masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui besaran riil SiLPA yang bisa dimanfaatkan pada APBD Perubahan 2025.
“Kita tunggu saja berapa finalnya nanti setelah audit BPK rampung,” tutup Taufik.
( Effendi Basri).
