Terancam Dilaporkan ke Kejati Sumut dan KPK, Oknum Kadis Perindag dan Kepala Pasar Baru Panyabungan Diduga Korupsi Terkait Praktik Listrik Ilegal dan Penjuaalan Token Listrik

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Kamis, 18 Desember 2025 - 05:48 WIB

50167 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terancam Dilaporkan ke Kejati Sumut dan KPK, Oknum Kadis Perindag dan Kepala Pasar Baru Panyabungan Diduga Korupsi Terkait Praktik Listrik Ilegal dan Penjuaalan Token Listrik

Panyabungan — Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan instalasi listrik dan penjualan token listrik kios Pasar Baru Panyabungan kian menguat. Praktik yang patut diduga sarat penyimpangan ini menyeret oknum Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal serta pengurus/kepala Pasar Baru Panyabungan, dan hingga kini masih terus dijalankan meskipun telah menjadi sorotan publik dan pembahasan resmi di DPRD.

Kasus ini mencuat setelah Gerakan Aktivis Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal se-Indonesia (GAMPMI) melayangkan laporan pengaduan Nomor: 050/EKS/08/2025 tertanggal 1 Agustus 2025 kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Mandailing Natal. Aparat kepolisian telah menerima laporan tersebut dan melakukan verifikasi serta pendalaman awal terhadap dokumen dan materi pengaduan.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam laporannya, GAMPMI mengungkap indikasi kuat adanya praktik ilegal dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan listrik kios pasar. Permasalahan yang disoroti meliputi pemasangan instalasi dan meteran listrik yang diduga tidak resmi dari PLN (tanpa izin dan tanpa dasar hukum yang sah), serta penjualan token listrik kepada para pedagang yang hasilnya tidak pernah masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih jauh, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa arus listrik pada sub meteran di setiap kios diduga diambil dari meteran induk Pasar Baru Panyabungan, sementara pembayaran meteran induk tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Mandailing Natal. Artinya, listrik yang dibiayai uang rakyat dijual kembali secara komersial, sebuah praktik yang patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.

Ironis dan memprihatinkan, persoalan ini telah pernah dibahas dalam forum DPRD Kabupaten Mandailing Natal, namun tidak ada penghentian kegiatan maupun tindakan korektif. Hingga saat ini, pemasangan instalasi ilegal, penggunaan meteran tanpa izin, serta penjualan token listrik tersebut masih terus berjalan, seolah kebal terhadap pengawasan dan rekomendasi lembaga legislatif.

Seiring dengan proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian, laporan dugaan penyimpangan ini juga telah diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) Nomor: 128/LHP/DTT/INSP/2025 tanggal 26 September 2025, diketahui bahwa Unit Tipikor Satreskrim Polres Mandailing Natal telah meminta keterangan dan mengumpulkan dokumen dari Inspektorat terkait hasil pemeriksaan tersebut.

Namun demikian, GAMPMI menegaskan bahwa proses internal dan penyelidikan di tingkat Polres tidak boleh berhenti di tengah jalan atau berujung tanpa kejelasan hukum. Oleh karena itu, apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat perkembangan signifikan, atau dugaan pelanggaran ini tidak ditangani secara serius dan transparan, maka GAMPMI menyatakan akan menempuh langkah lanjutan.

Langkah tersebut meliputi pelaporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), dengan membawa seluruh dokumen, data lapangan, serta indikasi kerugian keuangan daerah yang ditimbulkan dari praktik pengelolaan listrik Pasar Baru Panyabungan.

GAMPMI menegaskan, kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dugaan kejahatan serius yang menyangkut penyalahgunaan APBD, pelanggaran aturan kelistrikan, serta potensi bancakan uang rakyat. Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu demi menegakkan supremasi hukum dan memulihkan kepercayaan publik.
(Magrifatulloh).

Berita Terkait

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun
11 Tersangka Pengeroyokan di Dumai Belum Ditangkap, PW MOI Riau Desak Polres Dumai Beri Penjelasan!
Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran
Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan
IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029
T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila
Sugianoor Dorong Peningkatan Kompetensi Wartawan, UKW SWI Kalsel Akhirnya Terlaksana
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:40 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Jumat, 13 November 2026 - 21:39 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran

Jumat, 6 November 2026 - 16:17 WIB

Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan

Senin, 2 November 2026 - 20:59 WIB

IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029

Minggu, 1 November 2026 - 05:50 WIB

T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:47 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Banjir, Drainase Buruk dan Lampu Jalan Mati, Warga Medan Tuntungan Sampaikan Keluhan ke Eko Sitepu

Berita Terbaru