Jakarta, 29 Agustus 2025 — Sejumlah kalangan menyoroti dinamika politik terbaru terkait aksi demo tuntutan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak hanya sebagai manuver internal, melainkan juga diduga kuat dipengaruhi oleh kepentingan asing. Langkah tersebut memunculkan kekhawatiran serius terkait upaya pelemahan sistem demokrasi dan kedaulatan politik nasional.
“Indikasi adanya intervensi eksternal dalam proses politik domestik tidak bisa diabaikan begitu saja. Pembubaran DPR, jika benar-benar dilakukan, bisa menjadi pintu masuk bagi kekuatan asing untuk melemahkan institusi demokrasi kita dari dalam,” ujar Ketua GPA Provinsi DKI Jakarta, Dedi Siregar, dalam pernyataan resminya.
Berdasarkan informasi yang beredar di berbagai kalangan diplomatik dan analis geopolitik, mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono juga mengetahui adanya campur tangan asing di balik kericuhan demo pada 28 Agustus di DPR RI. Diduga ada pihak asing yang memiliki pengaruh besar terhadap negaranya.
Terdapat dugaan bahwa beberapa kekuatan asing memiliki kepentingan strategis untuk memengaruhi arah kebijakan nasional Indonesia, terutama di bidang sumber daya alam, pertahanan, dan regulasi ekonomi.
“Langkah-langkah delegitimasi lembaga legislatif bisa jadi bagian dari skenario jangka panjang untuk mengalihkan kontrol terhadap kebijakan negara. Ketika lembaga perwakilan rakyat dilemahkan atau dibubarkan, maka ruang partisipasi publik dan transparansi pemerintahan juga ikut terkikis,” tambah Dedi Siregar.
Pihaknya mendesak agar Presiden dan seluruh pemangku kepentingan menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan tidak terjebak pada tekanan eksternal maupun kepentingan kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan situasi.
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya membangun kemandirian melalui empat program utama: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi industri, dan MBG. “Cita-cita besar ini pasti menghadapi tantangan. Salah satunya, pihak asing mencoba mengacaukan bangsa ini dengan memanfaatkan momentum,” tegas Dedi.
“Kami menolak segala bentuk intervensi asing dalam urusan politik dalam negeri. Kami meminta kepada pemerintah untuk tetap menjaga keutuhan lembaga demokrasi seperti DPR sebagai wujud kedaulatan rakyat.”
Sementara itu, masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh-tokoh nasional diimbau untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam narasi opini di media sosial yang mem-framing isu pembubaran DPR. Integritas proses demokrasi harus tetap dijaga di tengah meningkatnya polarisasi dan potensi manipulasi informasi yang kian masif.
Salam hormat,
PIMPINAN WILAYAH
GERAKAN PEMUDA AL WASHLIYAH
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,
Dedi Siregar
