Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali menunjukkan ketegasannya dalam penegakan hukum lingkungan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, resmi menerbitkan surat teguran kepada PT. Kencana Hijau Binalestari, sebuah perusahaan pengolahan getah pinus yang beroperasi di Kabupaten Gayo Lues, setelah hasil verifikasi tim menunjukkan sejumlah pelanggaran penting terhadap regulasi pengelolaan lingkungan hidup.
Surat bernomor 500.4/4737 dan bersifat “Segera” itu menjadi peringatan keras dari pemerintah provinsi kepada manajemen perusahaan agar segera menindaklanjuti tiga pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Teguran ini merupakan hasil dari proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pemerintah Aceh pada dua kesempatan, yakni tanggal 27 Juni 2024 dan 26 Februari 2025.
Tim verifikasi terdiri dari lintas instansi, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, serta Biro Hukum Setda Aceh. Dalam proses pemeriksaan di lapangan, mereka menemukan bahwa PT. Kencana Hijau Binalestari belum melaksanakan kewajiban-kewajiban penting sebagaimana diatur dalam regulasi lingkungan dan ketentuan teknis usaha.
Tiga poin utama yang menjadi dasar teguran tertulis tersebut antara lain:
-
Cerobong Emisi Boiler Tidak Sesuai Ketentuan
Instalasi cerobong emisi pada unit boiler dinilai tidak memenuhi spesifikasi teknis yang berlaku. Hal ini menimbulkan risiko pencemaran udara dan bisa berdampak langsung pada kualitas lingkungan di sekitar lokasi operasional. -
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tidak Disampaikan
Perusahaan tidak menyampaikan laporan LKPM, yang menjadi indikator penting dalam pemantauan aktivitas dan komitmen investasi. Ketiadaan laporan ini dinilai sebagai bentuk kelalaian administratif yang serius. -
Duplikasi KBLI Belum Dihapus
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) milik perusahaan masih tercatat ganda dan belum diperbarui. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan dalam proses perizinan dan pengawasan, serta berpotensi disalahgunakan.

Dalam suratnya, Gubernur memberikan waktu maksimal 30 hari kepada perusahaan untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti semua kewajiban tersebut sejak tanggal surat diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut perusahaan tidak merespons dengan tindakan korektif, maka Pemerintah Aceh berhak mengambil langkah administratif yang lebih lanjut.
“Saudara diwajibkan segera melakukan tindakan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan teknis yang berlaku,” tulis Gubernur dalam surat itu.
Surat teguran ini juga ditembuskan kepada berbagai instansi penting sebagai bentuk pelaporan dan pemantauan bersama, termasuk:
-
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI,
-
Bupati Gayo Lues,
-
Kepala Dinas LHK Aceh,
-
Kepala DPMPTSP Aceh.
Langkah ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak dianggap sepele oleh Pemerintah Aceh, dan telah menjadi perhatian lintas sektor hingga tingkat nasional.
Kepedulian terhadap aspek lingkungan dalam aktivitas industri menjadi sorotan penting, apalagi wilayah Gayo Lues termasuk dalam kawasan strategis hutan lindung dan ekosistem Leuser. Pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi merusak lingkungan harus dilakukan ketat, transparan, dan akuntabel.
Pakar kebijakan lingkungan, mengatakan, langkah Gubernur Aceh ini merupakan wujud implementasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan. “Tidak cukup hanya mempromosikan investasi, pemerintah juga wajib menjaga agar investasi itu tidak merusak. Surat teguran ini adalah sinyal kuat,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah warga di sekitar area operasional pabrik mendesak agar pengawasan lebih ditingkatkan. Menurut mereka, aktivitas pabrik dalam beberapa tahun terakhir telah memicu keluhan masyarakat, terutama soal polusi udara dan suara. “Kami harap teguran ini tidak berhenti di atas kertas. Harus ada tindak lanjut di lapangan,” ujar Halim, warga Kecamatan Putri Betung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen PT. Kencana Hijau Binalestari. Namun publik menanti komitmen perusahaan untuk memperbaiki diri dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
Gubernur Muzakir Manaf, yang sejak awal masa jabatannya menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dinilai telah mengambil langkah tepat. Teguran kepada PT. Kencana Hijau menjadi sinyal bahwa Pemerintah Aceh siap bertindak terhadap perusahaan mana pun yang mengabaikan aturan dan membahayakan lingkungan.







































