Raja Ampat Terancam: Siapa yang Akan Berdiri Membelanya?

KUPAS TUNTAS NEWS

- Redaksi

Jumat, 6 Juni 2025 - 01:03 WIB

50112 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Asma Sulistiawati (Pegiat Literasi)

Bayangkan sebuah tempat di mana langit bersih tanpa kabut asap, laut sebening kristal, dan hutan tropis masih bersenandung alami. Tempat itu benar-benar ada, bernama Raja Ampat, terletak di ujung timur Indonesia. Para ilmuwan dunia menjulukinya sebagai “The Last Paradise on Earth”, dan bukan tanpa alasan—lebih dari 1.800 spesies ikan, 600 jenis karang, dan ekosistem karst yang langka hidup berdampingan di sana.

Namun kini, surga itu terancam. Bukan oleh bencana alam, tetapi oleh tangan manusia sendiri yang bergerak atas nama pembangunan, investasi, dan “kemajuan”. Apa yang selama ini menjadi warisan dunia dan sumber kehidupan masyarakat adat Papua, kini diincar sebagai ladang tambang. Kata mereka demi nikel, demi energi hijau, demi kendaraan listrik. Tapi, benarkah ini kemajuan?

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada Juni 2025, isu tambang di Raja Ampat kembali meledak. Sorotan tertuju pada aktivitas eksplorasi dan ekspansi tambang nikel yang mengancam beberapa pulau seperti Kawe, Gag, Batang Pele, Manuran, dan Manyaifun. Perusahaan tambang PT Anugerah Tambang Smelter (ATS), yang pada Mei 2024 mendapat izin usaha pertambangan (IUP) seluas 13.000 hektar di Pulau Kawe, menjadi salah satu pemicunya.

Di tengah perhelatan Indonesia Critical Minerals Conference pada 3 Juni 2025 di Jakarta, sekelompok aktivis Greenpeace dan empat pemuda Papua dari Raja Ampat menggelar aksi damai. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining” sebagai bentuk protes simbolik. Aksi ini menyita perhatian karena berlangsung di tengah narasi besar pemerintah soal hilirisasi dan transisi energi nasional. (Kompas.com, 4 Juni 2025)

Bukan hanya aktivis, masyarakat adat pun angkat suara. Ronisel Mambrasar dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat mengatakan, kehadiran tambang bukan hanya mengancam ekosistem, tapi juga merusak harmoni sosial masyarakat. “Kami hidup damai, tenang, sejahtera. Tapi sejak tambang masuk, kami mulai konflik antarwarga. Ini bukan hanya soal alam, ini soal peradaban kami,” tegasnya. (Suara.com, 4 Juni 2025)

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, juga menyampaikan keprihatinannya. Ia menyatakan bahwa 97% wilayah Raja Ampat adalah kawasan konservasi, namun kewenangan mereka sangat terbatas karena izin tambang dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat. Ia meminta agar IUP di wilayah konservasi dikaji ulang. (Bisnis.com Hijau, 3 Juni 2025)

Demi Nikel, Hutan dan Manusia Terkorbankan

Padahal, Pulau Kawe dan Gag telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 10 Tahun 2019, dan masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tidak mengizinkan pertambangan. Artinya, eksploitasi tambang di sana secara hukum dan etika lingkungan sangat bermasalah.

Semua ini bukan sekadar konflik antara pelestarian dan pertambangan. Ini adalah refleksi dari sistem yang kita anut. Dalam sistem kapitalisme neoliberal, alam adalah komoditas. Siapa yang punya modal, bisa membeli izin. Siapa yang punya koneksi, bisa melobi aturan. Pemerintah bertindak bukan sebagai pelindung rakyat dan lingkungan, melainkan sebagai fasilitator investasi.

Nikel, yang konon menjadi “harapan masa depan” lewat industri baterai kendaraan listrik, justru mendatangkan krisis baru. Menurut data Kementerian ESDM (2023), lebih dari 80% smelter nikel di Indonesia dikuasai asing, terutama dari Tiongkok. Artinya, sebagian besar nilai tambah tidak dinikmati rakyat Indonesia. Yang tersisa untuk rakyat hanyalah debu tambang, konflik sosial, dan kerusakan permanen.

Dengan dalih “hilirisasi”, rakyat seolah diajak berbangga. Tapi coba tanya ke warga Obi, Weda, atau Morowali. Apa yang mereka rasakan sejak tambang datang? Polusi, banjir, gagal panen, harga tanah naik, dan pemuda-pemudi yang kehilangan ruang hidup. Kini, pola itu hendak diulang di Raja Ampat.

Di balik narasi “transisi energi” dan “green economy”, ada kontradiksi besar. Bagaimana mungkin menyelamatkan dunia dari krisis iklim tapi justru merusak hutan, laut, dan ekosistem yang selama ini menjadi penyerap karbon alami? Ini seperti mematikan satu paru-paru demi menambal yang lain.

Yang lebih tragis, masyarakat adat penjaga utama hutan dan laut selama ratusan tahun diabaikan. Padahal mereka yang paling memahami alam dan tahu cara menjaganya. Mereka tak hanya kehilangan tanah, tapi juga identitas, budaya, dan harga diri.

Solusi dari semua ini tak bisa setengah hati. Kita tak bisa hanya menambal sistem yang sudah rapuh. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma dari sistem yang mengejar profit ke sistem yang menjunjung amanah dan keadilan.

Islam dan Konsep Kepemilikan Umum

Islam memandang alam sebagai titipan Allah, bukan milik korporasi atau negara. Dalam pandangan Islam:

Sumber daya strategis seperti tambang, hutan, dan air adalah milik umum (milkiyyah ‘ammah). Tidak boleh dimiliki atau dikomersialisasi oleh individu maupun perusahaan.

Negara bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik. Hasil pengelolaan sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan publik: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan.

Perusakan lingkungan dilarang keras dalam syariat. Dalam Al-Qur’an, Allah menegaskan: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya” (QS. Al-A’raf: 56).

Tanah adat dan wilayah konservasi dijaga secara hukum. Dalam sejarah Khilafah Islam, ada wilayah yang disebut “hima” yaitu zona ekologi yang dilarang diutak-atik, bahkan oleh negara.

Bayangkan jika prinsip ini diterapkan. Tak akan ada tambang di Raja Ampat. Tak akan ada masyarakat adat yang terpinggirkan. Negara menjadi pelindung alam, bukan perusaknya. Masyarakat lokal menjadi mitra utama dalam menjaga bumi. Dan pembangunan tidak lagi berarti menghancurkan demi membangun, tetapi merawat demi menumbuhkan.

Raja Ampat masih bisa diselamatkan. Tapi waktu kita tidak banyak. Ketika izin sudah keluar, dan alat berat mulai masuk, pemulihan menjadi nyaris mustahil. Maka sekarang, bukan besok, kita harus bersuara. Bukan hanya dengan kampanye, tapi dengan kesadaran akan sistem yang rusak, dan keberanian untuk menuntut perubahan menyeluruh. Raja Ampat tak butuh belas kasihan. Ia butuh pembela. Dan pembela sejati adalah mereka yang berani berdiri melawan sistem yang merusak, dan memilih jalan yang sesuai dengan syariat.
Wallahu’alam

Berita Terkait

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun
11 Tersangka Pengeroyokan di Dumai Belum Ditangkap, PW MOI Riau Desak Polres Dumai Beri Penjelasan!
Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Lunges Competition, Dorong Kebugaran dan Sportivitas Jajaran
Diiringi Ratusan Pendukung ke Kantor PWI, Farianda Putra Sinik Serahkan Berkas Pencalonan
IJTI Pengda Sumut Bakal Gelar Musda ke-VI, Tuti Alawiyah Lubis Maju Sebagai Calon Ketua Periode 2026/2029
T. Aswandi dan Jajaran Ranting PP Kelurahan Helvetia Bersatu Menghadiri Kemegahan Puncak HUT ke-67 Pemuda Pancasila
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Buka Nikah Massal bagi 10 Pasangan Prasejahtera
Ikhlas Berbagi Rezeki, Kepedulian Abel, Reza, dan Fadhil Sambung Senyum Pejuang Puasa Sunnah di Masjid Jamik

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:03 WIB

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen, Polda Aceh: Jika Terbukti Tindakan Tegas akan Diambil

Berita Terbaru